Connect with us

Hukum

Vonis “Bupati Cantik” yang terjaring OTT, Karena di suap Tas Mewah.

Published

on

TALAUD – JARRAKPOSSULAWESI.COM – Putusan tersebut berdasarkan dakwaan pertama pasal 12 huruf a UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak terdakwa untuk menduduki dalam jabatan publik selama 5 tahun terhitung sejak terpidana selesai menjalani masa pemidanaan.

Vonis tersebut lebih rendah dibanding dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK yang meminta agar Sri Wahyuni Maria Manalip divonis 7 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Menyatakan terdakwa Sri Wahyumi Maria Manalip telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah . Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan ditambah denda sejumlah Rp200 juta subsider pidana kurungan selama 3 bulan. Selain kurungan penjara, majelis hakim juga memutuskan mencabut hak politik Sri Wahyumi. Hakim juga memerintahkan JPU KPK untuk membuka sejumlah rekening Sri Wahyuni yang sebelumnya diblokir dalam proses penyidikan.

Rincian barang yang diterima Sri Wahyumi adalah satu unit telepon selular (ponsel) satelit merek Thuraya beserta pulsa senilai Rp28 juta, tas tangan merek Channel senilai Rp97,36 juta, tas tangan merek Balenciaga senilai Rp32,995 juta, jam tangan merek Rolex senilai Rp224,5 juta, cincin merek Adelle senilai Rp76,925 juta dan anting merek Adelle senilai Rp32,075 juta sehingga totalnya mencapai sekitar Rp491 juta.(dok-jpnn)

Jarrakpossulawesi.com/botski

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

Polda Sultra Periksa 10 Saksi Mengenai Penerbitan KTP Palsu WNA Asal China

Published

on

By

Sultra, Jarrakpossulawesi.com | Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara memeriksa 10 saksi terkait dugaan kasus KTP palsu milik seorang warga negara asing (WNA) asal Tiongkok berinisial Mr W.

“Kita sudah melakukan pemeriksaan 10 orang saksi baik perangkat desa yang ada di Konawe Utara, kemudian masyarakat, pelapor, kemudian dari Dukcapil Kota Kendari,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Sultra Kombes Pol La Ode Aries El Fatar di Kendari, Rabu. Ia tidak merinci 10 saksi yang diperiksa dan interogasi oleh pihaknya.

Ia hanya menjelaskan berdasarkan hasil interogasi dari istri Mr W, KTP palsu tersebut dibuat untuk memberikan perlindungan kepada calon anaknya nanti.
“KTP ini dimohonkan oleh istri W. Menurut pengakuan istri W bahwa W ini tidak tahu menahu dengan KTP palsu ini. Dia bermohon hanya untuk memberikan ataupun untuk memberikan perlindungan kepada hubungan suami istri mereka terhadap anaknya nanti,” katanya.

Dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Aries mengungkapkan tiga orang yang diperiksa, salah satunya Kepala Dinas Dukcapil.
Pihaknya saat ini masih mencari tahu apakah dugaan KTP palsu bernamakan Wawan Saputra Razak tersebut pernah digunakan Mr W untuk membuat rekening bank atau akta perusahaan.

“Kami lagi sedang mencari, apakah KTP ini pernah digunakan oleh Mr W. Kami sudah bersurat ke BI, Kemenkumham untuk menemukan apakah nama Wawan ini pernah membuat ‘account’ di salah satu bank baik itu bank pemerintah plat merah maupun bank swasta. Ataupun pernah membuat perusahaan nama W ini. Sampai sekarang belum ada balasan,” katanya.

Ia juga mengatakan fisik dari KTP tersebut belum ditemukan oleh pihaknya, karena dari pengakuan istri Mr W bahwa KTP tersebut telah dibakar.

“Menurut saksi istri Mr W ini bahwa setelah ramai di media sosial langsung di bakar. Karena ini kita belum temukan penggunaannya kita belum bisa menyimpulkan siapa-siapa yang bertanggung jawab terhadap perbuatan ini, karena berbicara yang palsu-palsu ini dan yang pertama belum digunakan dan kalau kita mengarahkan kepada tindak pidana kependudukan juga ini tidak masuk dalam sistem kependudukan,” ungkapnya.
Namun, ia menegaskan potensi yang dapat dijadikan tersangka atas dugaan kasus KTP palsu tersebut, yakni istri Mr W dan oknum Dukcapil karena diduga terlibat dalam kasus suap-menyuap.

“Mereka (oknum Dukcapil, red.) terindikasi bisa sebagai tersangka karena mereka punya pekerjaan yang tidak seharusnya dilakukan apalagi mereka melakukan ini dengan adanya penyuapan. Dalam kasus penyuapan yang akan kita tonjolkan nanti,” katanya.

Kepolisian masih melakukan penanganan kasus tersebut.
“Untuk kasus Mr W kita belum bisa berani, kalau istrinya kita sudah bisa mengarah. Makanya untuk kita bisa menjerat Mr W ini kita harus menemukan bahwa (KTP, red.) ini pernah digunakan (atau tidak, red.). Makanya kami mencari apakah pernah membuka ‘account’ di salah satu bank ataupun pernah membuka perusahaan dengan nama itu.

Editor: GR

Wartawan: Karno

Continue Reading

Hukum

Keterangan Dari Eks Asisten Pribadi Imam Dapat Di Jadikan Sebagai Bukti Petunjuk Baru.

Published

on

By

Jakarta, Jarrakpossulawesi.com | Miftahul Ulum, mantan asisten pribadi mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrowi menyebut ada aliran dana ke badan pemeriksaan keuangan (BPK) dan kejaksaan agung dalam kasus dana hibah KONI dalam hal ini keterangan Ulum dapat digunakan sebagai barang bukti petunjuk.

“Keterangan saksi di bawah sumpah di depan persidangan tentu menjadi satu keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti,” kata Plt Jubir KPK Ali Fikri kepada awak media dijakarta, Minggu (17/5/2020).

Dimana Ali mengatakan dalam pemeriksaan langsun dan selanjutnya jaksa KPK akan memanggil saksi-saksi untuk mengkonfirmasi keterangan Ulum tersebut. Selain dari saksi, KPK akan mencocokkan pengakuan Ulum dengan keterangan terdakwa, yakni Eks Menpora Imam Nahrawi.

“Akan tetapi dengan demikian, adanya asas hukum satu saksi bukanlah saksi, maka tentu harus dilihat pula dari sisi alat bukti lainnya, setidaknya ada persesuaian keterangan saksi lainnya, alat bukti petunjuk ataupun keterangan terdakwa,” sebutnya.
Selain itu, Ali mengatakan jaksa KPK mencatat semua fakta sidang, termasuk keterangan Ulum itu. Ali mengatakan nantinya seluruh fakta sidang hingga putusan majelis itu akan dijadikan dasar mencari alat bukti untuk melakukan pengembangan perkara.

“Dimana KPK memastikan, pengembangan perkara akan dilakukan jika setelah seluruh pemeriksaan perkara dalam persidangan ini selesai. Kemudian berdasarkan fakta-fakta hukum maupun pertimbangan majelis hakim dalam putusannya di temukan minimal setidaknya adanya dua alat bukti permulaan yang cukup, maka tentu KPK tak segan untuk menentukan sikap berikutnya dengan menetapkan pihak lain sebagai tersangka,” tuturnya.

Dan perlu diketahui bahwa sebelumnya, Miftahul Ulum mengakui menerima uang dari mantan Bendahara Umum KONI Johnny E Awuy. Ulum menjadi saksi untuk terdakwa mantan Menpora Imam Nahrawi yang didakwa menerima suap sebesar Rp 11,5 miliar dan gratifikasi sebesar Rp 8,648 miliar dari sejumlah pejabat Kemenpora dan KONI.

Dan didalam dakwaannya, Bendahara KONI Johnny E Awuy disebutkan mengirimkan Rp 10 miliar dan sesuai arahan Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy, uang Rp 9 miliar diserahkan kepada Imam melalui Miftahul Ulum, yaitu sebesar Rp 3 miliar diberikan Johnny kepada Arief Susanto selaku suruhan Ulum di Kantor KONI Pusat; Rp 3 miliar dalam bentuk USD 71.400 dan SGD 189.000 diberikan Ending melalui Atam kepada Ulum di Lapangan Golf Senayan; dan Rp 3 miliar dimasukkan ke amplop-amplop diberikan Ending ke Ulum di lapangan bulu tangkis Kemenpora RI.

Editor: GR

Wartawan: L89

Continue Reading

Hukum

Achsanul Qosasi Anggota BPK, Tanggapi Tuduhan Terkait Terima Uang Haram

Published

on

By

Jakarta, Jarrakpossulawesi.com | Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi angkat bicara terkait pernyataan asisten pribadi mantan Menpora Imam Nahrawi, Miftahul Ulum, saat menjadi saksi terdakwa suap pengurusan proposal dana hibah Komite Olah raga Nasional Indonesia (KONI), Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat 15 Mei 2020.

Dimana dalam kesaksiannya, Ulum menyebut nama Qosasi dan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Adi Toegarisman, menerima aliran dana hibah Koni dengan besaran berbeda. Achsanul sendiri disebut menerima anggaran Rp 3 miliar dan Togarisman mendapat RP 7 miliiar.

Lebih lanjut Achsanul menyatakan tuduhan Ulum pada dirinya tidak tepat. “Kasus ini adalah Kasus dana Hibah KONI yang diperiksa oleh BPK tahun 2016. Pemeriksaan Hibah KONI belum periode saya. Surat Tugas Pemeriksaan bukan dari saya. Saya memeriksa Kemenpora pada tahun 2018 untuk pemeriksaan Laporan Keuangan,” kata Achsanul melalui pesan singkat, Sabtu 16 Mei 2020.

Perlu diketahui bahwa selain itu ia mengaku tidak mengenal Ulum, dan tidak pernah berkomunikasi. Ia berharap bisa dikonfirmasi dengan Ulum, terkait tuduhan perimaan dana hibah Koni sebesar Rp3 miliar tersebut.

“Ya saya akan senang jika saya bertemu saudara Ulum untuk mengkonfirmasi ucapan dan tuduhannya,” ungkapnya.

Dan ia berharap Ulum menyampaikan semua hal dengan sejujurnya terkait kasus dugaan penyelewengan dana hibah Koni, yang menjerat Imam. “Semoga saudara Ulum bisa menyampaikan kebenaran yang sesungguhnya, jangan melempar tuduhan tanpa dasar dan fakta yang sebenarnya. Dan Saya mendukung proses hukum kasus KONI ini berjalan lancar dan fair, tanpa ada fitnah pada pihak lain, termasuk saya sendiri,” tuturnya. Seusai kutipan dari Viva.co.id

Editor: GR

Wartawan: Munawar

Continue Reading

Trending

Copyright © 2020 Jarrakpossulawesi.com