Connect with us

News/Berita

Tidak Hanya Proyek Rp1,7 M, Ini 6 Pengadaan Langsung yang Diterima Polres Minut Sepanjang Februari 2020

Published

on

Minahasa Utara Jarrakpossulawesi.com |Polres Minahasa Utara (Minut) memang mendapat perhatian khusus dari Bupati Minut Vonnie Anneke Panambunan.

Tender proyek rehabilitasi kantor sebesar Rp1,7 Miliar, rupanya bukan satu-satunya yang diberikan Bupati Vonnie Panambunan di masa kepemimpinan Kapolres AKBP Grace Rahakbau SIK.

Sepanjang Februari 2020, tercatat ada 6 pengadaan langsung (PL) yang masuk ke Polres Minut.

Data yang dihimpun dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SIRUP LKPP), ke-6 PL tersebut ditata dalam APBD Minut bernilai total Rp375 juta, dengan rincian:

  • Biaya Perencanaan Rehabilitasi Fisik Kantor Polres Minahasa Utara Rp85 juta
  • Belanja ATK Proyek Rehabilitasi Fisik Kantor Polres Minahasa Utara Rp25 juta
  • Belanja Pengadaan Proyek Rehabilitasi Fisik Kantor Polres Minahasa Utara Rp15 juta
  • Rehabilitasi Lapangan Tembak Kantor Polres Minahasa Utara Rp90 juta
  • Rehabilitasi Lapangan Volly Ball Kantor Polres Minahasa Utara Rp90 juta
  • Rehabilitasi Lapangan Bulu Tangkis Kantor Polres Minahasa Utara Rp70 juta

Kepala Badan Keuangan Pemkab Minut Petrus Macarau, membenarkan adanya hibah Rp1,7 miliar untuk rehabilitasi gedung Polres Minut.

Menurut Petrus, anggaran tersebut sudah disetujui dalam pembahasan APBD 2020 bersama legislatif.

“Proyek itu sudah disetujui sejak 2019,” ujar Petrus, Sabtu (9/5/2020).

Selanjutnya, pengadaan dana sebesar Rp 1,7 miliar untuk rehabilitasi gedung sudah diproses, sebelum pandemi COVID-19 mewabah di Indonesia.

Penjelasan Petrus diperkuat pernyataan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemkab Minut Michael Nelwan, dimana proyek rehabilitasi ruangan Kantor Polres Minut dengan kode RUP 23965894 sudah diproses sejak Februari 2020.

“Bulan Februari proses pengadaan lelang rehabilitasi ruangan Kantor Polres Minut sudah dilakukan serta dijalankan sesuai mekanisme dan regulasi yang ada, sedangkan SKB Mendagri dan Menkeu baru turun bulan April,” ujar Nelwan.

Publik memberi sorotan tajam terhadap proyek rehabilitasi ruangan di Polres Minut senilai Rp1,7 miliar.

Anggota DPRD Minut Azhar menilai, waktu realisasi proyek tidak tepat untuk masa pandemi COVID-19.

“Patut dipertanyakan timing pelaksanaan proyek hibah ini. Perlu diketahui bahwa ada surat edaran Menteri Keuangan awal April tahun 2020 yang membatasi dan melarang kepala daerah melaksanakan proyek belanja modal tahun ini karena devisit anggaran akibat COVID-19,” kata Azhar kepada BeritaManado.com, Minggu (10/5/2020).

Azhar sebagai personel Badan Anggaran (Banggar) menyesalkan sikap Pemkab Minut yang seolah memaksakan agak tender tersebut tetap jalan.

“Apakah proyek masih tetap dibayar atau tidak, kita lihat nanti. Lalu kalau uangnya tidak ditransfer oleh pusat, jangan-jangan nanti ada pergeseran anggaran dari tempat lain untuk (menutupi) hibah ini,” tambah Ketua PBB Minut ini.

Sementara, warga Minut Billy Barantian ikut juga menyoroti tender proyek rehab gedung Polres Minut yang dinilai banyak keganjilan.

“Beberapa hal tidak sesuai prosedur tender. Ada beberapa dokumen syarat yang tidak ada. Salah satu contoh, seharusnya ada pada Dokumen Pemilihan Persetujuan Pejabat Tinggi Madya untuk penambahan Dokumen Penawaran Teknis dan DOkumen Kualifikasi Berdasarkan Permen PUPR No. 7/PRT/M/2019, namun dalam dokumen pemilihan tidak ada untuk syarat tersebut,” kata Billy.

Lanjut Billy, lelang rehabilitasi ruangan sesuai tahapan tender di LPSE Minut, dimulai tanggal 20 April 2020, sementara Surat Keputusan Bersama (SKB) 2 Menteri pada 9 April terkait penyesuaian APBD dalam rangka penanganan COVID-19.

“Keterangan kepala pengadaan barang dan jasa (Michael Nelwan), telah dilaksanakan proses pengadaan lelang di bulan Februari 2020, padahal untuk bulan Februari 2020 baru rencana umum pengadaan RUP yang dilihat dari website resmi SIRUP LKPP dan pelaksanaan tender/lelang dimulai tanggal 20 April 2020 sedangkan SKB 2 menteri dikeluarkan tanggal 9 April 2020,” ujar Billy.

Dalam penanganan COVID-19, Pemkab Minut merealokasi APBD sebesar Rp12,8 miliar.

Sejumlah warga Desa Likupang I mengeluhkan kesulitan memenuhi kebutuhan makanan di masa pandemi COVID-19.

Dari jumlah tersebut, warga yang dikategorikan kurang mampu, mendapat bantuan bahan pokok dengan paket berbeda-beda, seperti beras 5 liter dan ikan kaleng 2 buah.

Ada juga yang mendapat beras 4 liter dan minyak goreng 1 liter.

Hanya saja, masih ada keluarga miskin yang belum menerima bantuan.

Ada pula yang kekurangan makanan karena bantuan tahap pertama telah habis dikonsumsi.

Anita Tahulending, salah satu warga Desa Likupang I Kecamatan Likupang Timur mengatakan, masih kesulitan mendapatkan makanan untuk memenuhi hidup sehari-hari.

“Pemerintah bilang jangan keluar rumah. Lalu kami dapat makan bagaimana, sementara bantuan belum ada. Ada warga disini yang dapat 1 kali, tentu tidak cukup. Ada juga yang belum dapat sama sekali,” ujar Anita menceritakan kondisinya dan beberapa warga setempat.

Sementara, DPRD Minut mendesak agar eksekutif secepatnya memasukan laporan rincian penggunaan dana COVID-19.

“Tidak kelas siapa saja yang menerima dan apa saja yang diterima. Makaya kami meminta agar Pemkab Minut terbuka soal data. Tanggal 30 April DPRD Minut telah menyurati Bupati Minut, meminta bupati agar dapat menyampaikan kepada kami tindaklanjut penyebaran COVID-19 yang telah kami setujui dalam bentuk rincian pengadaan dan pemanfaatan dana tersebut,” kata Ketua DPRD Minut Denny Lolong.

Editor: GR

Wartawan: Karno

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Nurdin Abdullah Gubernur Sulsel Bersama Duta Besar Iran Jajaki Kerja Sama Penanganan COVID-19

Published

on

By

Sulsel, Jarrakpossulawesi.com | Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Prof HM Nurdin Abdullah, dan Duta Besar The Islamic Republic of Iran untuk Indonesia, Dr Mohammad Khoush Heikal Azad menjajaki kerja sama dalam penanganan COVID-19.

Hal itu dibahas pada pertemuan virtual keduanya, Jumat (3/7/2020). Mereka membahas potensi kerja sama kedua negara dan bilateral dua provinsi, yakni Sulsel dan Provinsi Razavi Khorasan, Iran.

Provinsi di Iran ini merupakan salah satu provinsi terbesar dari 30 provinsi dengan jumlah penduduk 5.593.079 jiwa.

Dr Mohammad Khoush Heikal Azad yang kerap disapa Azad ini menyinggung soal pandemi COVID-19 yang menjadi permasalahan dunia.

Hingga saat ini di Iran, tercatat sebanyak 233 ribu jiwa terpapar, 11 ribu jiwa telah meninggal, 195 ribu telah sembuh dan pulang. Adapun total tes corona telah dilakukan kepada 1,7 juta jiwa. Di tengah embargo Amerika Serikat (AS), Iran dapat menangani pandemi ini dengan baik.

“Infrastruktur di bidang kesehatan masih sangat baik di Iran, sebab masih bisa menangani COVID-19 di negara ini,” kata Azad yang juga akrab dengan mantan Rektor Universitas Hasanuddin dan Duta Besar RI untuk Iran, Basri Hasanuddin.

Untuk itu, kerja sama penanganan COVID-19 antara Indonesia dan Sulsel ditawarkan dan diharapkan dapat dilakukan.

Kata dia, perusahaan berbasis teknologi di Iran berhasil mengembangkan alat-alat kesehatan dan perangkat lunak (software) penanganan corona. Termasuk gagasan produksi masker bersama. Membantu melengkapi alat kesehatan rumah sakit yang ada di Sulsel.

“Terkait dengan alat investasi dan alat yang berhubungan dengan produksi bahan baku produksi masker, alatnya kami produksi di Iran. Bahkan, Cina telah menggunakannya,” tambahnya.

Mohammad Azad menjelaskan sebelum menghubungi Nurdin, ia telah berkomunikasi dengan pejabat dari Provinsi Razavi Khorasan untuk melakukan kerja sama dengan Sulsel.

Seperti bidang pertanian, industri dan teknologi. Sedangkan dengan Kota Mashad yang merupakan ibu kota dari Provinsi Razavi Khorasan adalah kota religi dan kota terbesar kedua di Iran.

“Pusatnya Kota Mashad, salah satu kota wisata religi Iran,” sebutnya.

Diketahui, bahwa Mashad pernah menjadi ibukota Iran pada zaman kerajaan Afsyariyan. Sedangkan pada masa kepemimpinan Mahmoud Ahmdinejad, Mashad diresmikan sebagai ibukota spiritual Republik Islam Iran.

Nurdin Abdullah menyambut hal ini dengan baik, karena merupakan bagian dari upaya memutus mata rantai COVID-19. Apalagi Sulsel termasuk empat provinsi dengan kasus tinggi.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan pertemuan lanjutan, dan pembahasan lebih detail.

Iran juga merupakan salah satu negara dengan teknologi nano terbaik dunia dan terbilang pesat. Iran telah mampu memproduksi termasuk produk rumah tangga nano, nano otomotif, tekstil nano, produk kosmetik, pertanian, konstruksi, dan farmasi yang mencakup lebih dari ratusan jenis produk. Usulan kerjasama misalnya untuk cat nano datang langsung dari Badan Pengembangan Inovasi Teknologi Nano Iran.

Terakhir, pihak Iran menawarkan kerja sama investasi pembangunan situs pengelolaan air secara bersama dengan Sulsel.

Hal ini direspon positif juga oleh Nurdin, sebab Sulsel memiliki air baku yang besar, namun membutuhkan teknologi agar air yang dinikmati oleh masyarakat adalah air yang berkualitas dan sehat.

Pada kesempatan itu, Nurdin Abdullah memaparkan Sulsel sebagai provinsi yang menjadi barometer pertumbuhan ekonomi di Indonesia Timur telah menyusun strategi dalam tata kelola pemerintahan yang bertujuan menyejahterakan masyarakat.

Adapun program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2008-2023, yakni: Bidang Infrastruktur; Bidang Pemerintahan; Bidang Pertanian, Perikanan, Kelautan dan Kehutanan; Bidang Kesehatan; dan Bidang Pariwisata.

“Sulsel membangun beberapa bandara, yang pasti Bandara Sultan Hasanuddin menjadi penghubung untuk Indonesia Timur dan telah menjadi bandara internasional. Kami juga punya port (pelabuhan) Soekarno Hatta, termasuk kami lagi membangun Makassar New Port dan saat ini seluruh produk ekspor kita direct ekspor ke berbagai negara,” kata Nurdin Abdullah.

Ia menambahkan, dengan besarnya potensi kekuatan dan ekonomi kedua negara dan provinsi, dapat sama-sama mendatangkan manfaat.

Editor: GR

Wartawan: Karno

Continue Reading

News/Berita

Ular Piton yang Lilit Remaja di Bombana hingga Tewas

Published

on

By

Bombana, Jarrakpossulawesi.com | Alfian, remaja 16 tahun yang tinggal di BTN Pasir Putih, Kelurahan Kasipute, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra), meregang nyawa usai dililit ular piton yang panjangnya diperkirakan 7 meter.

Diaman peristiwa nahas tersebut terjadi pada hari minggu siang (14/6), sekitar pukul 14.00 WITA di wilayah Pegunungan Kahar yang ada di Kecamatan Rumbia Tengah, Bombana.

Alfian yang saat itu bersama tiga rekannya hendak mencari sumber air terjun, tiba-tiba diterkam seekor ular yang berukuran cukup besar.

Dimana ular tersebut mengigit paha Alfian, lalu melilitnya dibagian leher. Dua orang teman Alfian yang mendengar teriakan minta tolong, langsung bergegas mencoba menyelamatkan Alfian.

Sungguh disayangkan, saat akan membantu Alfian, ular tersebut memberi perlawanan, dan mengencangkan lilitannya. Akibatnya, Alfian mengembuskan napas terakhir, dan dua orang temannya juga turut jadi korban gigitan ular.

Dimana warga yang mendapat informasi keberadaan ular yang melilit seorang anak langsung segera menuju kelokasi. Warga juga melihat secara langsung ular besar itu masih melilit korban.

Segera warga lalu berusaha melepaskan lilita ular tersebut dari tubuh Alfian. Usaha warga membuahkan hasil, ular melepas lilitannya dan mencoba kabur.

Beruntung, warga sempat mengejar ular tersebut, dan membacoknya hingga tewas.

Berikut penampakan ular piton yang melilit Alfian:

Ular yang melilit dan menggigita Alfian hingga tewas. Foto: Dok.Istimewa
Ular tersebut berhasil di bunuh oleh warga. Foto: Dok.Istimewa

Editor: GR

Wartawan: Karno

Continue Reading

News/Berita

Kembali Anggaran Penanganan Covid-19 di Sultra Dipertanyakan

Published

on

By

Kendari, Jarrakpossulawesi.com | Sejauh ini DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) belum menerima laporan rincian penggunaan anggaran penanganan Covid-19 senilai Rp400 miliar dari Pemprov Sultra.

Kendati demikian, Wakil Ketua DPRD Sultra Muhammad Endang mengaku kesulitan untuk menyampaikan ke publik hasil pantauan penggunaan anggaran itu.

“Dalam surat edaran bersama Mendagri, Menkeu dan Menkes disebutkan bahwa DPRD wajib mengawasi anggaran refocusing tersebut,” kata Endang, Senin (1/6/2020), seperti dihimpun dari berbagai sumber.

Bahkan Endang mempertanyakan apa saja peruntukannya, namun sampai saat ini pihaknya belum menerima laporan anggaran tersebut.

“Transparansi ini penting agar diketahui publik, anggaran yang saat ini telah digunakan Pemprov Sultra untuk penanganan covid-19, apakah anggaran recofusing, bantuan pemerintah pusat, bantuan donatur atau perusahaan swasta. Bahkan saya pernah surati dan sampaikan dalam rapat melalui Sekda, melalui kepala Bappeda, kami minta peraturan kepala daerah (Perkada) alokasi, pengunaan dan daftar rincian RKA dari empat ratus miliar itu,” ujar Endang.

Endang juga mengaku, saat berkunjung di Kabupaten Konawe Selatan, dia mendapat laporan bahwa ada 2 desa belum mendapat bantuan penanganan Covid-19 dari Pemprov Sultra. Padahal seharusnya bantuan ini sudah diterima.

Selanjutnya Endang meminta kepada Gubernur Sultra dan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 agar selalu melaporkan bantuan yang disumbangkan oleh pihak badan usaha atau dermawan di posko gugus tugas.

Editor: GR

wartawan: Karno

Continue Reading

Trending

Copyright © 2020 Jarrakpossulawesi.com