Connect with us

Politik

Rekan satu Partai “Tuding Masinton Pasaribu” Cari Sensasi

Published

on

JAKARTA – JARRAKPOSSULAWESI.COM – Ketua Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat), Henry Yosodiningrat mengatakan bahwa pernyataan anggota Komisi III DPR, Masinton Pasaribu yang meminta agar Badan Narkotika Nasional (BNN) dibubarkan hanya sekedar untuk mencari sensasi.

“Pernyataan yang tidak lebih dari sekadar sensasi, dia (Masinton) gagal paham tentang masalah yang dia ‎katakan,” kata Henry, Jumat (28/11/2019).

Ia menyebut selama ini Masinton gagal memahami kinerja BNN dalam kegiatan pemberantasan narkotika di Tanah Air.

‎”Kalau Masinton mengatakan enggak mampu menutup pintu masuk, Masinton tahu enggak pintu masuk ke republik ini ada sejuta pintu?,” ujarnya.

Menurut dia, banyak pintu masuk dari luar Indonesia yang mengakibatkan masih banyak celah narkotika masuk ke wilayah NKRI.

‎”Supaya diketahui, panjang garis pantai kita, pelabuhan pintu masuk kita. Sementara berapa personil BNN, Polri, ini kan kejahatan jaringan internasional, sifatnya sistematis, dan modusnya berubah-ubah, BNN sudah mengerahkan semua kemampuannya,” katanya.

“Nah, kalau ada orang ngomong bubarkan BNN lihat dulu anatomi kejahatannya ini seperti apa. Saya sayangkan pernyataan itu,” tegas Henry menambahkan.

Henry menyayangkan pernyataan Komisi III DPR yang tanpa pikir panjang. Seharusnya, kata Henry, DPR justru memperkuat lembaga BNN bukannya malah mengancam akan membubarkan.

“Intinya saya menganggap teman-teman yang ngomong gagal paham anatomi narkotika. Justru seharusnya tambah penguatan. Kita kanbisanya cuma ngoceh darurat narkoba, kita tahu di Lapas isinya mayoritas narapidana narkoba, pengendalian narkoba di Lapas, nah kenapa bukan itu yang sorot,” ucapnya.

Baca Juga :  “5 Tempat Wisata” Di Sulawesi Yang Sering Dikunjungi

Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu memandang keberadaan Badan Narkotika Nasional (BNN) saat ini tidak lagi efektif dalam mencegah masuknya narkotika ke Indonesia.

Padahal, Masinton berujar, BNN sering mengaku sudah dapat mendeteksi jalur masuk narkotika namun narkotika tetap bisa masuk dan menyebar ke masyarakat.

“Jalur masuknya semua kata bapak sudah bisa dideteksi. Mana deteksinya? Masuk semua barangnya pak, terus kita setiap saat kita dicemaskan dengan narkotika tadi. Negara keluar (uang) triliunan, ngapain kita disini,” ujar Masinton.

www.jarrakpossulawesi.com

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News/Berita

Naikkan Iuran BPJS, Pemerintah Miskin Empati

Published

on

By

Jakarta, Jarrakpossulawesi.com | Pemerintah naikkan iuran BPJS di tengah wabah Covid-19 mendapat kritik Prof Zainuddin Maliki.

“Bukan hanya saja cermin miskin empati pemerintah terhadap penderitaan rakyatnya sendiri. Tetapi juga menggambarkan lemahnya daya responsif yang seharusnya dimiliki oleh birokrasi pemerintah di masa darurat seperti sekarang ini,” ungkapnya pada awak media Rabu (20/5/2020) malam.

Dimana menurut Zainuddin Maliki, dalam kondisi normal kita membutuhkan pemerintahan yang dinamis, responsif, dan visioner. “Apalagi di masa darurat Covid-19 seperti terjadi sekarang ini. Kita butuhkan pemerintahan yang mengerti dan memberdayakan rakyatnya,” ujarnya.

Pemerintah memaksa menaikkan iuran BPJS melalui Perpres 64 tahun 2020. Kenaikan itu diberlakukan untuk semua kelas. Termasuk mereka yang tidak lagi bermata pencaharian akibat PHK. Juga berlaku bagi peserta bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP). Pemerintah tak merasa salah, karena disiapkan subsidi untuk PBPU dan BP.

“Dengan demikian kendati mereka ini bersubsidi, namun tahun depan kelas III pasti harus membayar kenaikan iuran itu, karena pemerintah mengurangi jumlah subsidinya,” ujarnya.

Zainuddin Maliki mengatakan bahwa dengan iuran Rp 25.500 tanpa kenaikan, banyak keluarga yang merasakan kesulitan. “Tidak terbayang bagaimana kesulitan mereka jika terkena kenaikan,” ujarnya.

Tunggu Respon Turunnya Harga BBB

Terkait dengan turunnya harga minyak mentah dunia, Zainuddin Maliki

Terkait dengan itu Zainuddin Maliki Menambahkan, “Rakyat menunggu sikap responsif pemerintah, tetapi tidak kunjung datang sehingga harga BBM di dalam negeri tetap saja tinggi.”

Zainuddin mengungkapkan, ada yang menghitung produk setara Pertamax Turbo di Malaysia bisa dijual dengan harga lebih murah, sekitar Rp 4.600 per liter. Di Indonesia, harga Pertamax Turbo mencapai Rp 9.850 per liter.

“Kesimpulanya bahwasanya rakyat mensubsidi pemerintah. Bukan sebaliknya,” ujarnya.

Zainuddin menambahkan, dalam melakukan refokusing APBN untuk percepatan penanganan Covid-19 juga tampak tidak mencerminkan langkah kreatif. Pemerintah memilih memperlebar rentang defisit APBN dari 3 menjadi 5 persen. Belakangan beredar kabar, tanpa diketahui DPR, rentang defisit itu diperlebar lagi menjadi 6,27 persen.

“Sepertinya dengan memperlebar defisit itu pemerintah mencoba membuka peluang cari pinjaman. Padahal utang berbunga tinggi yang ada selama ini, dinilai banyak kalangan sudah berada ditubir batas toleransi,” ujarnya.

Zainuddin menegaskan, seharusnya pemerintah lebih responsif terhadap keadaan masyarakat dengan segera menghentikan berbagai kebijakan yang miskin empati dan rasa keadilan.

“Hentikan kebijakan yang membebani, sebaliknya perkuat kebijakan pemberdayaan masyarakat. Semakin berdaya masyarakat, semakin tinggi tingkat partisipasi mereka dan berkurang ketergantungannya kepada pemerintah,” pungkasnya.

Editor: GR

Penulis: Karno

Continue Reading

News/Berita

Pengkajian DPR RI Yang ingin Melakukan fungsi Kontrol Terhadap Produk Hukum Yang di Lahirkan Oleh Pemerintah.

Published

on

By

Jarrakpossulawesi.com | Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang membuat pemerintah kebal hukum (imunitas) dalam mengelola Rp 405,1 triliun untuk penanganan dampak ekonomi pandemi Covid 19 tentu perlu di pertanyakan selain dengan adanya prinsip imunitas dalam ketentuan tersebut sehingga menjadi polemik juga perppu ini patut di pertanyakan sebab secara konstitusi undang-undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana seharusnya sudah cukup untouchable yang di jadikan dasar regulasi untuk penanganan bencana covid 19.

Hal ini membuat saya selaku salah satu legislator yang juga tergabung dalam badan pengkajian DPR RI tentu ingin melakukan fungsi kontrol terhadap produk hukum yang di lahirkan oleh pemerintah.

Adapun Dalam Pasal 27 ayat (2) dan (30) berbunyi sebagai berikut : (2) Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.
Setidaknya ada empat alasan yang bisa di jadikan pertimbanan maupun untuk melakukan langkah upaya hukum di mahkamah konstitusi yaitu dalam Pasal 27 Perppu no 1 tahun 2020.

  • Pertama, pasal tersebut adalah pasal superbody dan memberikan imunitas kepada aparat pemerintahan untuk tidak bisa dituntut atau dikoreksi melalui lembaga pengadilan sehingga pasal 27 Perppu No. 1 tahun 2020 jelas bertentangan dengan UUD 1945 yang menyatakan Indonesia adalah negara hukum sehingga semestinya semua penyelenggaraan pemerintahan dapat diuji atau dikontrol oleh hukum baik secara pidana, perdata maupun Peradilan Tata Usaha Negara.
  • Kedua, jika di bandingkan dengan kedudukan Presiden Republik Indonesia yang tidak kebal karena tetap merupakan manusia biasa yang mungkin saja khilaf sehingga terdapat sarana pemakzulan (impeach) apabila diduga telah melanggar ketentuan undang-undang atau UUD 1945 sehingga sekelas Presiden pun tidak kebal hukum.
    tentu tetap dapat dituntut hukum apabila melakukan pelanggaran atau kesalahan.
    Hal ini sangat tidak sesuai dengan kekebalan para pejabat keuangan yang tidak dapat dituntut hukum sebagaimana diatur oleh Pasal 27 Perppu No. 1 tahun 2020.
  • Ketiga, belajar dari skandal BLBI dan Century. Dalil BLBI dan Century selalu disandarkan dengan istilah kebijakan yang tidak bisa dituntut.padahal dalam perkara tersebut jelas telah merugikan keuangan negara ratusan triliun rupiah.
  • Keempat, pada zaman pemerintahan Presiden SBY tahun 2008 pernah menerbitkan Perppu yang sejenis namun ditolak DPR (Perppuu No. 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan) sehingga semestinya tidak pernah ada lagi Perppu yang memberikan kekebalan penyelenggara pemerintahan terkait keuangan negara.

Sehingga Sebaiknya dalam kondisi seperti saat ini dalam setiap kebijakan maupun produk hukum yang ingin di keluarkan oleh pemerintah harus mengedepankan kepentingan rakyat sebab jika niat pemerintah membuat perppu yang tidak mengindahkan konstitusi sehingga Kekuasaan atau kewenangan pemerintah menjadi absolut tentu bisa menimbulkan niat oknum tententu untuk melakukan tindakan korup dan juga jika pemerintah Tidak ingin diawasi dalam penggunaan anggaran saat negara dalam situasi bencana dapat menciptakan bencana baru yang lebih besar, kebocoran anggaran dan korupsi yang dapat berimbas pada kesejahteraan rakyat.

Editor: GR

Continue Reading

Politik

Rizal Ramli Kalau Etika Conflict Of Interest Aja Ora Ngerti, Ndak Usahlah Jadi Pejabat

Published

on

By

Jarrkpossulawesi.com| Saat ini staf Khusus Presiden Joko Widodo terus menuai sorotan publik. Mereka diduga telah menyalahgunakan wewenang yang dimiliki untuk melancarkan bisnis yang dijalani.

Seperti Stafsus Presiden Andi Taufan Garuda Putra yang berkirim surat ke camat se-Indonesia dengan menggunakan kop Sekretariat Kabinet. Surat itu berisi permintaan kepada para camat agar perusahaanya, PT. Amartha Mikro Fintek (Amartha) diikutsertakan dalam giat melawan Covid-19.

Tidak hanya Andi Taufan yang jadi sorotan. Mata publik juga tertuju pada Stafsus Presiden Belva Devara yang perusahannya, mendapat proyek sebagai salah satu aplikator Kartu Prakerja. Nilai dari total proyek aplikator itu sendiri mencapai Rp 5,6 triliun.

Sorotan tokoh nasional, DR. Rizal Ramli pun tidak luput dari fenomena Stafsus Presiden yang terkesan menggunakan kewenangan untuk memperkaya perusahaan. Menurutnya, seseorang yang tidak bisa menjunjung etika conflict of interest, maka dia tidak boleh jadi pejabat negara.

“Kalau soal sederhana seperti etika “conflict of interest” aja ora ngerti, ndak usahlah menjadi pejabat negara,” tekannya dalam akun Twitter pribadi sesaat lalu, Jumat (17/4).

Dia mengingatkan bahwa amanah yang diberikan kepada seorang pejabat negara harus dijunjung tinggi. Amanah itu adalah kepercayaan untuk benar-benar memberi pelayanan kepada rakyat.

Jika hal itu tidak bisa dijunjung tinggi, maka Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu menyarankan agar Andi Taufan cs fokus saja jadi pengusaha. Selain lebih bermanfaat, mereka juga tidak akan dikepret seperti para “tikus”.

“Ingat amanah dan fatsoen-nya beda, ngurusin rakyat bukan kantong pribadi. Lebih baik fokus jadi pengusaha sukses, bermanfaat dan dihormati. Daripada tikus yang perlu dikepret,” tutupnya.

Editor: GR

Continue Reading

Trending

Copyright © 2020 Jarrakpossulawesi.com