Connect with us

Kesehatan

“Pertolongan Pertama” Pada Penyakit Sesak Napas

Published

on

KESEHATAN – JARRAKPOSJAWA.COM – Sesak napas atau dyspneu adalah kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan untuk bernapas. Penyebabnya beragam, bisa dari saluran pernapasan dan paru-paru, bisa juga dari jantung.

Umumnya, obat sesak napas alami bekerja dengan cara melegakan saluran pernapasan. Oleh karena itu, obat-obatan tersebut lebih efektif untuk mengatasi sesak napas akibat masalah di saluran pernapasan.

Namun, untuk melegakan pernapasan sementara waktu, Anda bisa menggunakan beberapa bahan alami terlebih dahulu. ini adalah obat alami sesak napas yang dipercaya bisa melegakan pernapasan:

Asam lemak omega-3 diyakini dapat mengurangi peradangan saluran napas dan meningkatkan fungsi paru-paru.

BACA JUGA : “Berhenti Merokok” Adalah Keputusan Berat, Tapi Menyehatkan.

Minyak kayu putih diketahui mampu mengurangi gangguan saluran pernapasan, termasuk sesak napas. Jenis minyak ini dipercaya memiliki efek antibakteri yang sering menyebabkan munculnya gangguan pernapasan. Selain mengoleskannya secara langsung, Anda bisa meneteskannya ke air hangat dan menghirup uap hangatnya.

Peppermint dikenal karena aromanya yang khas, dan sering dijadikan bahan tambahan dalam pasta gigi, obat kumur, dan permen karet. Peppermint juga banyak digunakan dalam obat oles atau obat gosok, dan dipercaya bisa meredakan sesak napas pada penderita asma.

Anda juga bisa mencoba beberapa posisi berikut ini untuk meringankan sesak napas:

Duduk dengan posisi sedikit membungkuk ke depan.

Berdiri tegak lurus sambil bersandar pada dinding.

Berbaring setengah duduk, dengan menyangga bahu dan punggung dengan tumpukan bantal.

Jarrakpossulawesi.com/Botski

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kesehatan

Hilang Tanggung Jawab Sosial, RS Trimitra Cibinong Bogor, Rujuk Pasien Secara Tidak Manusiawi

Published

on

By

Bogor, Jarrakpossulawesi.com | Rumah Sakit Trimitra Cibinong Bogor merujuk pasien karena fasilitas Ruang NICU yang tidak ada, sangat disayangkan tindakan pihak Trimitra merujuk pasien ke Rumah sakit lain terkesan tidak berprikemanusiaan .

“Salah satu keluarga pasien mengungkapkan, “Andini P” pasca Tantenya di rujuk tanpa fasilitas dan pengawalan oleh pihak Medis dari RS. trimitra terhadap pasien dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Sentra Medika Cibinong, hal ini perlu di pertanyakan sejauh mana tanggung jawab RS. Trimitra terhadap pasien yang akan dirujuk, yang seharusnya masih dalam tanggung jawab pihak RS terkait keselamatan pasien selama perjalanan menuju Rumah sakit yang dituju namun faktanya Rs.Trimitra diduga menghindar dari tanggung jawab.

“Dalam kondisi pendarahan di ruang pasien harus menunggu lama baru ada tindakan, hingga pihak Rs.Trimitra menganjurkan harus dirujuk lepas tapi tidak di fasilitasi atau didampingi petugas medis hanya selembar kertas surat rujukan yang di berikan “RS”, sayangnya data obat apa saja yang sudah diberikan ke istri saya tidak tahu, sementara data itu perlu untuk kelanjutan penanganan medis di RS Sentra Medika Cibinong,” imbuhnya.

Saat di konfirmasi , Humas RS. trimitra Karin bersama staf lain membantah dan tidak bisa menjelasakan secara transparan tentang Prosedur atau regulasi sesuai pelayanan Standard Operating Procedure (SOP)  terkait paca rujukan pasien yang masih kondisi memprihatinkan sehingga keluarga korban panik untuk mencari transportasi untuk mengantar korban ke RS Sentra Medika Cibinong.

“Adapun kalau disebut Menelantarkan pasien, tidak. kami sudah menangani di awal .memang kita ada mobil dua unit satu mobil jenazah dan pasien, saat itu mobil dalam keadaan tidak seteril habis dipakai antar jemput pasien Covid-19. Untuk membersihkan biar steril lagi butuh waktu dua jam, terkait informasi data obat-obatan yang diberikan ke pasien itu kan internal pihak kita, pak” katanya, senin (20/04/2020)

Klarifikasi oleh pihak RS Trimitra yang disampaikan ke wartawan, terkait masalah tanggung jawab moral dan rasa Perikemanusiaan sebagaimana yang tertuang dalam butir pancasila sila ke (5) Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, diduga diabaikan keterangan yang disampaikan Rs trimitra tidak sesuai apa yang dirasakan dan dialami keluarga korban, agar tidak terjadi lagi hal yang serupa terhadap pasien lain agar Kementerian kesehatan atau dinas kesehatan melakukan pemanggilan terhadap Management RS trimitra yang diduga melanggar (“UU Kesehatan”) tentang penangan pasien.

Editor: GR

Continue Reading

Kesehatan

Ratusan Pasien Dinyatakan Sembuh dari C0r0na Saat Diberi Obat Remdesivir

Published

on

By

Jarrakpossulawesi.com | Ratusan pasien virus Corona COVID-19 dinyatakan sembuh saat uji coba menggunakan antivirus Ebola, yaitu remdesivir.

Hal ini diungkapkan oleh dokter di The University of Chicago Medicine.

Hampir semua pasien yang mengalami gejala seperti demam dan masalah pernapasan mulai pulih. Dari 125 pasien yang mengikuti uji coba, 113 orang sudah boleh pulang dan 2 lainnya meninggal.

“Sebagian besar pasien kami keadaannya memang sudah parah sejak enam hari lalu. Tetapi, mereka yang sudah diperbolehkan pulang dengan keadaannya sudah sangat baik dan bagus, hanya dengan waktu perawatan kurang dari 10 hari,” kata pakar penyakit menular, Dr Kathleen Mullane, yang dikutip dari Daily Star.

Selain remdesivir, obat lain yang juga sedang diuji coba di Inggris adalah obat anti-artritis yaitu Tocilizumab. Obat ini disebut bisa menyembuhkan pasien COVID-19 yang ada di China dan Italia.

Berdasarkan studi di China, Tocilizumab atau dikenal dengan Actemra ini bisa membantu memulihkan 90 persen pasien COVID-19.

Sama hal nya dengan Italia, banyak pasien yang diperbolehkan pulang setelah sembuh dari virus Corona dengan obat tersebut.

Editor: GR

Continue Reading

Hukum

Di Saat Wabah Melanda Diseluruh Penjuru di Dunia Bahkan Di Indonesia Narapidana Saat Ini Tanggung Jawab Siapa?

Published

on

By

Jarrakpossulawesi.com|Pandemi wabah virus Corona Semakin tinggi tingkat penyebaran nya bahkan disetiap daerah sudah melakukan dan melaksanakan PSBB apa itu artinya? sudah tanggap dalam rangka untuk memutuskan Penyebaran virus Corona tersebut dan itu adalah sudah warning dari pemerintah pusat, secara langsung berarti negara bertanggung jawab atas warga negaranya.

Dalam situas darurat kesehatan karena pandemi korona saat ini, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengatur mengenai pemberian remisi harus dikesampingkan. PP ini mengatur bahwa pemerintah tidak memberlakukan pemberian remisi melalui penerapan program asimilasi dan integrasi kepada narapidana teroris, koruptor dan narkotika 

Seharusnya, di masa darurat seperti ini, atas nama keselamatan warga negara, pemerintah tidak bisa memilih-milih status narapidana yang dibebaskan. Karena semua warga binaan mempunyai hak yang sama untuk mendapat pembebasan agar terhindar dari ancaman penyakit menular.

Penyebaran virus korona tidak melihat status narapidana. Baik narapidana umum, korupsi, ataupun narkoba sama-sama berpeluang terserang virus yang menyebar di lingkungan penjara. Kalau sampai ada narapidana yang masih di dalam penjara terkena virus korona, siapa yang akan bertanggung jawab. Apakah pemerintah mau menanggung segala konsekuensinya?

Saya tetap berpikir, lingkungan yang paling aman bagi para narapida terutama yang sudah sepuh apalagi memiliki penyakit penyerta, adalah di rumah mereka masing-masing, bukan di dalam penjara. 

Menurut data Kemenkumham pada 2018, jumlah narapidana seluruh Indonesia mencapai 248.690 orang. Kebijakan pemerintah untuk menahan penyebaran dan penularan wabah korona adalah dengan melepaskan 30.000 dari 248.690 total narapidana yang tersebar di seluruh lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Artinya kepadatan berkurang 1/8 dari semula

Sebelumnya PBB meminta agar seluruh tahanan dibebaskan karena penjara berpotensi menjadi tempat penyebaran dan penularan korona, yang berisiko bagi penghuni penjara. (https://www.france24.com/en/20200325-un-urges-prisoner-releases-to-stem-spread-of-coronavirus).

Semua negara telah melepaskan para narapidana mematuhi peringatan PBB. Sementara Indonesia hanya membebaskan 1/8 dari total narapidana yang mendekam di penjara-penjara Indonesia. Apakah pengurangan 30.000 penghuni penjara akan memenuhi physical distancing seperti yang setiap hari diserukan WHO, Presiden Jokowi dan seluruh jajaran menteri? 

Buruknya situasi kebersihan dalam penjara menjadikan sangat rentan bagi penghuni di tengah wabah korona yang cepat menyebar dan menular seperti saat ini. Tentu, karena penjara bukan menjadi prioritas sehingga tidak ada anggaran untuk kebersihan.

Kalau tadinya satu kamar di rutan (rumah tahanan) atau LP (lembaga pemasyarakatan) berisi 20 orang, dengan pengurangan 1/8 penghuni maka satu kamar tahanan hanya akan berkurang 3 orang saja. Jadi, penghuni pada kamar tahanan yang berukuran 4×5 meter akan berkurang dari 20 menjadi 17 orang. Bisa dibayangkan bagaimana physical distancingharus dilakukan.

Sebagian besar kamar tidak mendapatkan sinar matahari yang cukup. Sudah sebulan penghuni dilarang keluar blok. Keadaan ini menyebabkan para penghuni diserang penyakit paru-paru karena lembab. Dengan, ransum makan yang kurang memadai dan kurangnya gizi dan protein, sudah pasti akan menurunkan daya tahan tubuh yang berdampak merusak imunitas. Dalam keadaan wabah seperti saat ini sudah jelas penjara tetap akan menjadi tempat ledakan baru wabah korona.

PHEOC (Health Emergency Operations Center) Kementerian Kesehatan bentukan WHO telah melakukan skrining terhadap 11.460 masyarakat umum, ternyata ditemukan  2.491 kasus positif korona atau secara kasar kira kira 20%. (https://infeksiemerging.kemkes.go.id/). Angka yang cukup tinggi meskipun dengan perhitungan kasar.

Jika angka tersebut digunakan untuk acuan, di dalam rumah tahanan Pondok Bambu misalnya, yang penghuninya sekitar 500-an narapidana, kalau dihitung kasar 20% berarti ada 100 orang narapidana yang diduga positif korona, tersebar di 45 kamar yang padat.

Para narapidana yang masih muda mungkin asimptomatik. Tapi di Rutan Pondok Bambu, sudah sempat ada 2 orang sakit dan langsung diisolasi. Belum diketahui apakah pernah ada pemeriksaan pada kedua orang tersebut, apakah positif korona atau tidak. 

Ketika terjadi kasus pertama narapidana sakit dengan gejala mirip korona, petugas segera menelpon call center/hotline 112. Karena katanya pasien akan segera dijemput  dan diperiksa. Namun petugas 112 yang menjawab tidak sesuai dengan janji. Dia menjawab harus antri menunggu penjemputan. Ketika ditanya antrian nomor berapa, dijawab tidak tahu sambil tidak peduli. Akhirnya  tidak ada petugas yang menjemput dan memeriksa pasien tersebut sampai saat ini. Sekarang di Rutan Pondok Bambu sudah dua orang diisolasi karena sakit.

Bagaimana dengan narapidana yang dimasukan kategori high risk (berisiko tinggi) tertular dan bisa fatal karena korona? Beberapa orang yang tersisa, tidak dibebaskan karena PP No.99/2012 sudah berusia di atas 60 tahun. Itu usia yang ipatok berisiko oleh WHO. Sebagian besar memiliki penyakit penyerta seperti, diabetes, jantung, asma, hipertensi, paru dan kemungkinan kanker. 

Siapakah yang harus bertanggung jawab kalau mereka tertular dan berakibat fatal?Jangan sampai nanti kepala LP dan rutan yang akan menjadi kambing hitam dari kebijakan yang tidak tepat, sehingga harus berhadapan dengan pengadilan.

Perlu diingat, dalam Undang-undang dinyatakan dalam keadaan wabah pandemi seperti saat ini, pemerintah bertanggung jawab atas keselamatan rakyatnya, tidak ada pengecualian terhadap yang ada di dalam penjara. Artinya keselamatan rakyat termasuk yang di dalam penjara menjadi tanggung jawab pemerintah untuk diselamatkan dari kesakitan dan kematian. 

Berdasarkan undang-undang, negara berhak menghukum, akan tetapi negara juga bertanggung jawab atas pelayanan kesehatan, keamanan dan kebutuhan pokok hidup sehari-hari. Hak-hak narapidana tersebut juga dilindungi dalam Standards Minimum Rules For The Treatment of Offenders and Prisoners yang diterbitkan oleh PBB pada 1955, yang telah diadopsi dalam UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan serta dijamin dalam UUD 45 dan perubahannya.

Sampai saat ini belum ada skrining atas para narapidana yang tersisa dalam penjara di seluruh Indonesia. Sehingga satu orang saja terpapar, ledakan wabah pasti tiba. 

Editor: GR

Continue Reading

Trending

Copyright © 2020 Jarrakpossulawesi.com