HukumNews/Berita

Pensiun Sudah Tugas Dari Debcolektor Wakapolri Perintahkan Sikat Habis Mereka

Jakarta, Jarrakpossulawesi.com | Dengan adanya undang-undang dan peringatan dari kepolisian, debt collector tidak bisa mengambil motor kredit yang cicilannya nunggak.

Debt collector memang masih jadi momok menakutkan untuk warga yang motornya masih kredit.

Sepak terjang dari debt collector memang tidak akan pernah surut walaupun sudah sering berujung di kepolisian.

Bukan itu saja, masyarakat belakangan semakin berani melakukan perlawanan kepada gerombolan lelaki berbadan tegap.

Debt collector atau mata elang kerap beraksi di pinggir jalan.

Walaupun tidak dibenarkan secara hokum debt collector mengambil motor warga yang menunggak cicilan, tapi hal itu harus berlangsung. Kehadiran debt collector yang biasa mangkal di jalan raya dinilai meresahkan.

Bukan masalah cicilan motor, debt collector kerap berbuat kasar kepada penunggak cicilan mobil atau kartu kredit. Wakapolri perintahkan berantas habis debt collector perampas motor.

wakapolri Irjen pol Gatot Edi Pramono ketika ia masih menjabat Kapolda Metro Jaya menegaskan bahwa kepolisian akan melakukan tindakan tegas kepada oknum debt collector.

Selain itu, sudah dijelaskan bahwa tindakan perampasan kendaraan merupakan tindakan kriminal dan melanggar UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Namun demikian, polisi akan menunggu laporan-laporan dari masyarakat soal debt collector yang meresahkan.

“Kita akan tindak tegas debt collector. Kalau kita tahu mereka (debt collector) meresahkan masyarakat,” ujarnya.

“Kita berharap pihak Kepolisian sebagai pengayom masyarakat untuk menyoroti permasalahan ini dengan serius.Jangan sampai masyarakat mengambil tindakan sendiri yang bisa mengancam stabilitas,” lanjutnya lagi.

Pihaknya siap melakukan sweeping jika belum ada tindakan dari aparat untuk memberantas debt collector.

“Jika aparat tidak ada tindakan tegas dari aparat,kami akan turun ke jalan akan lakukan sweeping para debt collector,”tutupnya.

Pada 6 Januari 2020 lalu, MK memutuskan leasing tidak bisa menarik atau mengeksekusi obyek jaminan fidusia seperti kendaraan atau rumah secara sepihak.

MK menyatakan, perusahaan kreditur harus meminta permohonan eksekusi kepada pengadilan negeri terlebih dahulu.

“Harusnya debt collector tidak seperti itu lah, kasihan warga walaupun mamang nunggak. Tapi kan ada acara lain, ini malah parah merampasnya malam hari,” ujar dia.

Kendati demikian, perusahaan leasing tetap boleh melakukan eksekusi tanpa lewat pengadilan dengan syarat pihak debitur mengakui adanya wanpretasi dan sukarela menyerahkan kendaraan.

Editor: GR

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close