Connect with us

News/Berita

Pemerintah Harus Jadi Kepala, Bukan Ekor Komunikasi & Informasi Dimana Banyak Masyarakat Yang Resah Karena Informasi

Published

on

Jarrakpossulawesi.com | Ditengah menyebar Pandemik Wabah Covid-19, merupakan tugas dan kewajiban negara untuk mengambil keputusan dan mengatasi wabah tersebut tak terpisahkan dari penanganan dampak Covid-19. Karena itu, dalam penyampaian informasi menjadi salah satu perbincangan publik yang hangat. Di satu sisi, ada dialektika antara pemerintah di semua tingkatkan sebagai penyampai pesan informasi dari tingkat pusat ke tingkat daerah diseluruh Indonesia yang perlu untuk diketahui dan disampaikan kepada seluruh anggota masyarakat sebagai penerima informasi.
Dialektika ini sangat bagus sehingga penyampaian informasi menjadi terkelola dengan baik, mendorong percepatan dan ketepatan sasaran penerima informasi. Namun di sisi lain, tak terhindarkan ada beberapa aktor sosial, termasuk di dalamnya seorang menteri, gubernur bahkan bupati sampai ketingkat camat, lurah, RW serta tingkat paling bawah sekelas RT pun ikut “memuntahkan” isu tak sedap yang sulit diterima akal sehat dan aspek etika, terkait penyampaian informasi dari pusat.
Upaya pemerintah pusat, khususnya Presiden Joko Widodo, pasti berkeinginan kuat agar penyampean Informasi ini lebih cepat dan tepat sasaran, lebih baik. Untuk mengakselerasi hal tersebut, diamana penyampaian informasi dari pemerintah pusat perlu diangkat atau ditugaskan manager “pintu komunikasi,” atau juru bicara yang berfungsi melakukan dialektika komunikasi dengan berbagai pihak, utamanya dengan anggota masyarakat, sehingga tidak terjadi simpang-siur pesan di tengah masyarakat.
“Pesan yang sifatnya mengacaukan, menurut saya, diproduksi sengaja oleh aktor sosial tertentu bertujuan memanipulasi persepsi publik seolah penyampean Informasi tidak berjalan dengan baik, seakan kacau balau, atau pesan bentuk lainnya yang tidak produktif. Kemudian, pesan semacam ini bisa saja dikapitalisasi oleh pihak tertentu karena berada di posisi berseberangan dengan apa harapan isi informasi tersebut atau karena ketidak lengkapan informasi yang sampai pada masyarakat,” ujar Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing, Senin (18/5/2020).
Melalui juru bicara ini, semua pesan baik dalam bentuk fakta, data, informasi dan atau infografis, bukti, serta argumentasi tarkait dengan penyampean informasi dapat terkelola dengan baik melalui prinsip-prinsip manajemen komunikasi professional dan terukur. Karena itu, juru bicara ini sekaligus berfungsi mengkoordinir informasi dan komunikasi dari kementerian dan lembaga pemerintah yang terkait penanganan dan penyampean informasi. Dengan demikian, para pihak yang ingin berupaya mengacaukan wacana di ruang publik akan teratasi dengan baik.
“Pertanyaan, siapa paling pas menjadi juru bicara penyampean informasi ini? Saya menyarankan, juru bicara kepresidenan ini menjadi tugas pokok juru bicara presiden atau kepala biro komunikasi dan informasi dari Kemenko PMK atau kepala biro komunikasi dan informasi dari Kemensos yang diangkat oleh presiden supaya punya power mengkoordinasikannya,” tutur Emrus Sihombing.
Siapapun menjadi juru bicara penyampean Informasi ini, dari aspek ilmu dan professional komunikasi, sebaiknya sosok tersebut memahami betul dan mampu mengimplementasikan konsep dasar komunikasi, teori komunikasi, memiliki reputasi komunikasi di ruang publik sehingga sangat piawai dalam setiap wacana publik tentang penyampean informasi ke masyarakat.
Juru bicara tersebut harus mampu melakukan strategi komunikasi sehingga semua kementerian dan lembaga pemerintah sebagai pengelola Bansos harus menjadi leading sector di bidang isu, membangun relawan komunikasi, dan menciptakan imunisasi komunikasi di ruang publik terkait dengan pelaksanaan penyampean informasi di negeri ini. Dengan demikian, ketika ada pesan komunikasi yang tidak produktif masuk ke ruang publik, masyarakat bisa meragukan dan lebih baik lagi tidak percaya lagi dan serta merta menolaknya.
Sudah tidak saatnya, dan sekali lagi sudah tidak saatnya, pengelolaan komunikasi dan informasi pemerintah, tak terkecuali penanganan penyampean informasi, hanya berfokus membantah dan membantah “serangan” dari para aktor sosial ingin menyesatkan ruang publik selama ini sering kali terjadi. Tidak boleh lagi penanganan komunikasi dan informasi pemerintah seperti “pemadam” kebakaran.
“Untuk itu, juru bicara pemerintah dan kepala biro komunikasi kementerian dan lembaga pemerintah harus menjadi “kepala” tidak beleh jadi “ekor” komunikasi dan informasi di tengah masyarakat. Sebab, sumber daya komunikasi yang tersedia di semua kementerian dan lembaga pemerintah sangat luar biasa untuk menjadi “kepala” komunikasi di ruang publik. Tinggal kemauan juru bicara presiden mengalola dan memanfaatkan semua sumberdaya tersebut. Jika tidak, menurut saya, presiden bisa kelelahan sendiri menghadapi berbagai wacana miring yang tidak produktif karena pembantunya, juru bicara, belum maksimal bekerja mengelola sumberdaya tersedia,” papar Emrus Sihombing.
Sebab, penanganan komunikasi dan informasi yang baik, professional serta handal tentang penyampean Informasi, maka isu-isu miring berpotensi mengacaukan opini publik dipastikan akan tertangani dengan baik karena pemerintah pusat sudah menjadi leading sector di bidang isu dan sudah tercipta imunisasi komunikasi di peta kognisi khalayak publik.
“Kita usulkan kalau tidak bisa jadi juru bicara kordinator diantara yang berbicara kepublik biar disharing biar masyarakat tidak resah mendapat pemberitahuan” ujar Imbrus.
Imbrus Menambahkan harus satu pintu biar masyarakat menerima pengumuman dari satu orang kalau dulu zaman suharto hanya satu yang bisa berbicara ke publik atas nama negara dan Kalau tidak suharto Pak harmoko sebagai mentri penerangan waktu itu dan sangat tertib sekali.
Ini pendapat dari jarrak melalui Imbrus Sihombing ini kembali kepada presiden seperti apa yang harus kepala negara lakukan supaya masyarakat mendapat informasi yang aptudate apalagi masyarakat sedang menghadapi suasana yang menyedihkan atas serangan covid -19 tidak bisa dilihat.
Jangan sampai masyarakat resah atas ketakutan kesehatan dan informasi dari pemerintah tidak akurat. Yang mana di ikuti. Masyarakat indonesia secara umum nurut-nurut tetapi kalau ada yang melanggar dan itu hanya beberapa orang itu hal yang wajar silahkan tindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sumber: Imbrus Sihombing
Editor: GR

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News/Berita

AKHIRNYA SOPHIA KEMBALI KE MASJID LAGI

Published

on

By

ISTAMBUL, Jarrakpossulawesi.com|
Jum’at, (24/7/2020). Hagia Sophia dikabarkan kembali difungsikan sebagai masjid  setelah 86 tahun berlalu. Adalah  Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan  yang mengumumkan langsung Alih fungsi Hagia Sophia dari yang fungsi semula sebagai Museum untuk para turis yang berkunjung ke Turki difungsikan kembali menjadi Masjid.

Foto: interior masjid ( dok.sindonews)

Hagia Sophia adalah  bangunan bersejarah  warisan peradaban Dunia yang hampir berumur 1.000 tahun, sejarah bangunan berawal sebagai Katedral Katolik Ortodoks Selama hampir 500 tahun, antara tahun 537 M sampai 1453, pada tahun 1204 M sampai 1261 M kemudian berubah menjadi milik Katedral Katolik Roma dibawah kekuasaan Kekaisaran Latin.

Lalu bangunan ini berubah fungsi menjadi masjid sejak 29 Mei 1453 sampai 1931 dimasa kekuasaan Kesultanan Ottoman (Utsmaniyah).

Kemudian sempat dialihfungsikan sebagai museum pada 1 Februari 1935  oleh Pemerintahan Sekuler Presiden Turki Mustafa Kemal Ataturk.

Foto: Interior masjid ( dok.dunia wisata)

Yang unik dari Mesjid Hagia Sophia ini adalah adanya kubah  besar yang dipandang sebagai lambang arsitektur Bizantium .

Hari ini, Jum’at 24 Juli 2020 Sejarah peradaban kembali berulang. Sholat perdana bisa dilaksanakan kembali di Hagia Sophia.

Sumber :
Dikutip  dari Liputan68.con
Editor.    : EH

Continue Reading

Nasional

Nurdin Abdullah Gubernur Sulsel Bersama Duta Besar Iran Jajaki Kerja Sama Penanganan COVID-19

Published

on

By

Sulsel, Jarrakpossulawesi.com | Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Prof HM Nurdin Abdullah, dan Duta Besar The Islamic Republic of Iran untuk Indonesia, Dr Mohammad Khoush Heikal Azad menjajaki kerja sama dalam penanganan COVID-19.

Hal itu dibahas pada pertemuan virtual keduanya, Jumat (3/7/2020). Mereka membahas potensi kerja sama kedua negara dan bilateral dua provinsi, yakni Sulsel dan Provinsi Razavi Khorasan, Iran.

Provinsi di Iran ini merupakan salah satu provinsi terbesar dari 30 provinsi dengan jumlah penduduk 5.593.079 jiwa.

Dr Mohammad Khoush Heikal Azad yang kerap disapa Azad ini menyinggung soal pandemi COVID-19 yang menjadi permasalahan dunia.

Hingga saat ini di Iran, tercatat sebanyak 233 ribu jiwa terpapar, 11 ribu jiwa telah meninggal, 195 ribu telah sembuh dan pulang. Adapun total tes corona telah dilakukan kepada 1,7 juta jiwa. Di tengah embargo Amerika Serikat (AS), Iran dapat menangani pandemi ini dengan baik.

“Infrastruktur di bidang kesehatan masih sangat baik di Iran, sebab masih bisa menangani COVID-19 di negara ini,” kata Azad yang juga akrab dengan mantan Rektor Universitas Hasanuddin dan Duta Besar RI untuk Iran, Basri Hasanuddin.

Untuk itu, kerja sama penanganan COVID-19 antara Indonesia dan Sulsel ditawarkan dan diharapkan dapat dilakukan.

Kata dia, perusahaan berbasis teknologi di Iran berhasil mengembangkan alat-alat kesehatan dan perangkat lunak (software) penanganan corona. Termasuk gagasan produksi masker bersama. Membantu melengkapi alat kesehatan rumah sakit yang ada di Sulsel.

“Terkait dengan alat investasi dan alat yang berhubungan dengan produksi bahan baku produksi masker, alatnya kami produksi di Iran. Bahkan, Cina telah menggunakannya,” tambahnya.

Mohammad Azad menjelaskan sebelum menghubungi Nurdin, ia telah berkomunikasi dengan pejabat dari Provinsi Razavi Khorasan untuk melakukan kerja sama dengan Sulsel.

Seperti bidang pertanian, industri dan teknologi. Sedangkan dengan Kota Mashad yang merupakan ibu kota dari Provinsi Razavi Khorasan adalah kota religi dan kota terbesar kedua di Iran.

“Pusatnya Kota Mashad, salah satu kota wisata religi Iran,” sebutnya.

Diketahui, bahwa Mashad pernah menjadi ibukota Iran pada zaman kerajaan Afsyariyan. Sedangkan pada masa kepemimpinan Mahmoud Ahmdinejad, Mashad diresmikan sebagai ibukota spiritual Republik Islam Iran.

Nurdin Abdullah menyambut hal ini dengan baik, karena merupakan bagian dari upaya memutus mata rantai COVID-19. Apalagi Sulsel termasuk empat provinsi dengan kasus tinggi.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan pertemuan lanjutan, dan pembahasan lebih detail.

Iran juga merupakan salah satu negara dengan teknologi nano terbaik dunia dan terbilang pesat. Iran telah mampu memproduksi termasuk produk rumah tangga nano, nano otomotif, tekstil nano, produk kosmetik, pertanian, konstruksi, dan farmasi yang mencakup lebih dari ratusan jenis produk. Usulan kerjasama misalnya untuk cat nano datang langsung dari Badan Pengembangan Inovasi Teknologi Nano Iran.

Terakhir, pihak Iran menawarkan kerja sama investasi pembangunan situs pengelolaan air secara bersama dengan Sulsel.

Hal ini direspon positif juga oleh Nurdin, sebab Sulsel memiliki air baku yang besar, namun membutuhkan teknologi agar air yang dinikmati oleh masyarakat adalah air yang berkualitas dan sehat.

Pada kesempatan itu, Nurdin Abdullah memaparkan Sulsel sebagai provinsi yang menjadi barometer pertumbuhan ekonomi di Indonesia Timur telah menyusun strategi dalam tata kelola pemerintahan yang bertujuan menyejahterakan masyarakat.

Adapun program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2008-2023, yakni: Bidang Infrastruktur; Bidang Pemerintahan; Bidang Pertanian, Perikanan, Kelautan dan Kehutanan; Bidang Kesehatan; dan Bidang Pariwisata.

“Sulsel membangun beberapa bandara, yang pasti Bandara Sultan Hasanuddin menjadi penghubung untuk Indonesia Timur dan telah menjadi bandara internasional. Kami juga punya port (pelabuhan) Soekarno Hatta, termasuk kami lagi membangun Makassar New Port dan saat ini seluruh produk ekspor kita direct ekspor ke berbagai negara,” kata Nurdin Abdullah.

Ia menambahkan, dengan besarnya potensi kekuatan dan ekonomi kedua negara dan provinsi, dapat sama-sama mendatangkan manfaat.

Editor: GR

Wartawan: Karno

Continue Reading

News/Berita

Ular Piton yang Lilit Remaja di Bombana hingga Tewas

Published

on

By

Bombana, Jarrakpossulawesi.com | Alfian, remaja 16 tahun yang tinggal di BTN Pasir Putih, Kelurahan Kasipute, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra), meregang nyawa usai dililit ular piton yang panjangnya diperkirakan 7 meter.

Diaman peristiwa nahas tersebut terjadi pada hari minggu siang (14/6), sekitar pukul 14.00 WITA di wilayah Pegunungan Kahar yang ada di Kecamatan Rumbia Tengah, Bombana.

Alfian yang saat itu bersama tiga rekannya hendak mencari sumber air terjun, tiba-tiba diterkam seekor ular yang berukuran cukup besar.

Dimana ular tersebut mengigit paha Alfian, lalu melilitnya dibagian leher. Dua orang teman Alfian yang mendengar teriakan minta tolong, langsung bergegas mencoba menyelamatkan Alfian.

Sungguh disayangkan, saat akan membantu Alfian, ular tersebut memberi perlawanan, dan mengencangkan lilitannya. Akibatnya, Alfian mengembuskan napas terakhir, dan dua orang temannya juga turut jadi korban gigitan ular.

Dimana warga yang mendapat informasi keberadaan ular yang melilit seorang anak langsung segera menuju kelokasi. Warga juga melihat secara langsung ular besar itu masih melilit korban.

Segera warga lalu berusaha melepaskan lilita ular tersebut dari tubuh Alfian. Usaha warga membuahkan hasil, ular melepas lilitannya dan mencoba kabur.

Beruntung, warga sempat mengejar ular tersebut, dan membacoknya hingga tewas.

Berikut penampakan ular piton yang melilit Alfian:

Ular yang melilit dan menggigita Alfian hingga tewas. Foto: Dok.Istimewa
Ular tersebut berhasil di bunuh oleh warga. Foto: Dok.Istimewa

Editor: GR

Wartawan: Karno

Continue Reading

Trending

Copyright © 2020 Jarrakpossulawesi.com