Connect with us

News/Berita

Masukan Prof Jimly ini menjadi pertimbangan dalam penyusunan draf RUU Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila

Published

on



Jarrakpossulawesi.com | Mudah-mudahan terjadi sinergi yang kuat antar produk perundang undangan di dalam pelaksanaannya tidak lagi ada egosektor atau dominasi terintergrasi dalam satu lembaga.
Dalam pelaksanaan nya kasihan aparat pelaksana yang sering di korbankan karena produk perundangannya tidak terpadu sehingga aparat hukum subyektif dan tebang pilih dalam pelaksanaan sehingga tidak ada kepastian.
Dimana agar supaya para aparat hukum sebagai pelaku dan tidak semena-mena dalam menjatuhkan tuduhan dan dakwaan kepada masyarakat Penyalagunaan kewenangan dalam pelaksanaan aparat hukum dalam pelaksanaan tugas. Di dalam KUHAP sesuai dengan pasal 21 hal ini ada akan tetapi tidak pernah di jalankan, dan sangat diharapkan ini menjadi salah satu tugas lembaga pembinaan haluan ideologi panca sila dengan azaz. Yaitu dimana menuju Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Selat Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) Prof Jimly Asshidiqie mengusulkan perubahan nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menjadi setingkat Dewan Nasional Pembinaan Pancasila (DNPP). Namun, usulan ini memiliki konsekuensi penambahan kewenangan agar dapat mengevaluasi Undang-Undang (UU) dan peraturan perundang-undangan di bawah UU yang bertentangan dengan semangat Pancasila dan UUD Tahun 1945.
“Badan Pembinaan Ideologi Pancasila saya usul diubah menjadi Dewan Nasional Pembinaan Pancasila agar memberi kesan karena kepentingan konstitusi, tapi tugasnya ditambah,” usul Jimly saat rapat dengar pendapat umum terkait penyusunan RUU Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila di Komplek Gedung Parlemen
Jimly mengusulkan penyusunan draf RUU Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila harus menggunakan metode omnibus law sekaligus membenahi peraturan perundang-undangan terkait. Seperti, UU No.3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA).
Nantinya, kata Jimly, tugas dan kewenangan DNPP mengevaluasi wujud dan penjabaran nilai-nilai Pancasila dan UUD Tahun 1945 dalam UU dan peraturan perundang-undangan di bawah UU. Salah satu tugas dan kewenangannya dapat mengajukan permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan pengujuan peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU ke Mahkamah Agung (MA).
“Keputusan hasil evaluasi mengajukan permohonan pengujian di MK ataupun MA ditetapkan oleh rapat pleno Badan Pengarah DNPP,” kata mantan Ketua MK ini
Jimly menilai saat ini banyak jumlah peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih. Hingga kini, belum ada lembaga yang diberi tugas dan kewenangan berdasarkan UU mengevaluasi dan diberi legal standing menjadi pemohon pengujian UU dan peraturan perundang-undangan di bawah UU secara terprogram dan menyeluruh.
“Karena itu, perlu lembaga yang diberikan kewenangan mengevaluasi dan memiliki legal standing. Saya usulkan ada semacam executive review tanpa mengurangi kewenangan MK dan MA.”

Editor: GR

Wartawan: Karno



Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Nurdin Abdullah Gubernur Sulsel Bersama Duta Besar Iran Jajaki Kerja Sama Penanganan COVID-19

Published

on

By

Sulsel, Jarrakpossulawesi.com | Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Prof HM Nurdin Abdullah, dan Duta Besar The Islamic Republic of Iran untuk Indonesia, Dr Mohammad Khoush Heikal Azad menjajaki kerja sama dalam penanganan COVID-19.

Hal itu dibahas pada pertemuan virtual keduanya, Jumat (3/7/2020). Mereka membahas potensi kerja sama kedua negara dan bilateral dua provinsi, yakni Sulsel dan Provinsi Razavi Khorasan, Iran.

Provinsi di Iran ini merupakan salah satu provinsi terbesar dari 30 provinsi dengan jumlah penduduk 5.593.079 jiwa.

Dr Mohammad Khoush Heikal Azad yang kerap disapa Azad ini menyinggung soal pandemi COVID-19 yang menjadi permasalahan dunia.

Hingga saat ini di Iran, tercatat sebanyak 233 ribu jiwa terpapar, 11 ribu jiwa telah meninggal, 195 ribu telah sembuh dan pulang. Adapun total tes corona telah dilakukan kepada 1,7 juta jiwa. Di tengah embargo Amerika Serikat (AS), Iran dapat menangani pandemi ini dengan baik.

“Infrastruktur di bidang kesehatan masih sangat baik di Iran, sebab masih bisa menangani COVID-19 di negara ini,” kata Azad yang juga akrab dengan mantan Rektor Universitas Hasanuddin dan Duta Besar RI untuk Iran, Basri Hasanuddin.

Untuk itu, kerja sama penanganan COVID-19 antara Indonesia dan Sulsel ditawarkan dan diharapkan dapat dilakukan.

Kata dia, perusahaan berbasis teknologi di Iran berhasil mengembangkan alat-alat kesehatan dan perangkat lunak (software) penanganan corona. Termasuk gagasan produksi masker bersama. Membantu melengkapi alat kesehatan rumah sakit yang ada di Sulsel.

“Terkait dengan alat investasi dan alat yang berhubungan dengan produksi bahan baku produksi masker, alatnya kami produksi di Iran. Bahkan, Cina telah menggunakannya,” tambahnya.

Mohammad Azad menjelaskan sebelum menghubungi Nurdin, ia telah berkomunikasi dengan pejabat dari Provinsi Razavi Khorasan untuk melakukan kerja sama dengan Sulsel.

Seperti bidang pertanian, industri dan teknologi. Sedangkan dengan Kota Mashad yang merupakan ibu kota dari Provinsi Razavi Khorasan adalah kota religi dan kota terbesar kedua di Iran.

“Pusatnya Kota Mashad, salah satu kota wisata religi Iran,” sebutnya.

Diketahui, bahwa Mashad pernah menjadi ibukota Iran pada zaman kerajaan Afsyariyan. Sedangkan pada masa kepemimpinan Mahmoud Ahmdinejad, Mashad diresmikan sebagai ibukota spiritual Republik Islam Iran.

Nurdin Abdullah menyambut hal ini dengan baik, karena merupakan bagian dari upaya memutus mata rantai COVID-19. Apalagi Sulsel termasuk empat provinsi dengan kasus tinggi.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan pertemuan lanjutan, dan pembahasan lebih detail.

Iran juga merupakan salah satu negara dengan teknologi nano terbaik dunia dan terbilang pesat. Iran telah mampu memproduksi termasuk produk rumah tangga nano, nano otomotif, tekstil nano, produk kosmetik, pertanian, konstruksi, dan farmasi yang mencakup lebih dari ratusan jenis produk. Usulan kerjasama misalnya untuk cat nano datang langsung dari Badan Pengembangan Inovasi Teknologi Nano Iran.

Terakhir, pihak Iran menawarkan kerja sama investasi pembangunan situs pengelolaan air secara bersama dengan Sulsel.

Hal ini direspon positif juga oleh Nurdin, sebab Sulsel memiliki air baku yang besar, namun membutuhkan teknologi agar air yang dinikmati oleh masyarakat adalah air yang berkualitas dan sehat.

Pada kesempatan itu, Nurdin Abdullah memaparkan Sulsel sebagai provinsi yang menjadi barometer pertumbuhan ekonomi di Indonesia Timur telah menyusun strategi dalam tata kelola pemerintahan yang bertujuan menyejahterakan masyarakat.

Adapun program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2008-2023, yakni: Bidang Infrastruktur; Bidang Pemerintahan; Bidang Pertanian, Perikanan, Kelautan dan Kehutanan; Bidang Kesehatan; dan Bidang Pariwisata.

“Sulsel membangun beberapa bandara, yang pasti Bandara Sultan Hasanuddin menjadi penghubung untuk Indonesia Timur dan telah menjadi bandara internasional. Kami juga punya port (pelabuhan) Soekarno Hatta, termasuk kami lagi membangun Makassar New Port dan saat ini seluruh produk ekspor kita direct ekspor ke berbagai negara,” kata Nurdin Abdullah.

Ia menambahkan, dengan besarnya potensi kekuatan dan ekonomi kedua negara dan provinsi, dapat sama-sama mendatangkan manfaat.

Editor: GR

Wartawan: Karno

Continue Reading

News/Berita

Ular Piton yang Lilit Remaja di Bombana hingga Tewas

Published

on

By

Bombana, Jarrakpossulawesi.com | Alfian, remaja 16 tahun yang tinggal di BTN Pasir Putih, Kelurahan Kasipute, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra), meregang nyawa usai dililit ular piton yang panjangnya diperkirakan 7 meter.

Diaman peristiwa nahas tersebut terjadi pada hari minggu siang (14/6), sekitar pukul 14.00 WITA di wilayah Pegunungan Kahar yang ada di Kecamatan Rumbia Tengah, Bombana.

Alfian yang saat itu bersama tiga rekannya hendak mencari sumber air terjun, tiba-tiba diterkam seekor ular yang berukuran cukup besar.

Dimana ular tersebut mengigit paha Alfian, lalu melilitnya dibagian leher. Dua orang teman Alfian yang mendengar teriakan minta tolong, langsung bergegas mencoba menyelamatkan Alfian.

Sungguh disayangkan, saat akan membantu Alfian, ular tersebut memberi perlawanan, dan mengencangkan lilitannya. Akibatnya, Alfian mengembuskan napas terakhir, dan dua orang temannya juga turut jadi korban gigitan ular.

Dimana warga yang mendapat informasi keberadaan ular yang melilit seorang anak langsung segera menuju kelokasi. Warga juga melihat secara langsung ular besar itu masih melilit korban.

Segera warga lalu berusaha melepaskan lilita ular tersebut dari tubuh Alfian. Usaha warga membuahkan hasil, ular melepas lilitannya dan mencoba kabur.

Beruntung, warga sempat mengejar ular tersebut, dan membacoknya hingga tewas.

Berikut penampakan ular piton yang melilit Alfian:

Ular yang melilit dan menggigita Alfian hingga tewas. Foto: Dok.Istimewa
Ular tersebut berhasil di bunuh oleh warga. Foto: Dok.Istimewa

Editor: GR

Wartawan: Karno

Continue Reading

News/Berita

Kembali Anggaran Penanganan Covid-19 di Sultra Dipertanyakan

Published

on

By

Kendari, Jarrakpossulawesi.com | Sejauh ini DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) belum menerima laporan rincian penggunaan anggaran penanganan Covid-19 senilai Rp400 miliar dari Pemprov Sultra.

Kendati demikian, Wakil Ketua DPRD Sultra Muhammad Endang mengaku kesulitan untuk menyampaikan ke publik hasil pantauan penggunaan anggaran itu.

“Dalam surat edaran bersama Mendagri, Menkeu dan Menkes disebutkan bahwa DPRD wajib mengawasi anggaran refocusing tersebut,” kata Endang, Senin (1/6/2020), seperti dihimpun dari berbagai sumber.

Bahkan Endang mempertanyakan apa saja peruntukannya, namun sampai saat ini pihaknya belum menerima laporan anggaran tersebut.

“Transparansi ini penting agar diketahui publik, anggaran yang saat ini telah digunakan Pemprov Sultra untuk penanganan covid-19, apakah anggaran recofusing, bantuan pemerintah pusat, bantuan donatur atau perusahaan swasta. Bahkan saya pernah surati dan sampaikan dalam rapat melalui Sekda, melalui kepala Bappeda, kami minta peraturan kepala daerah (Perkada) alokasi, pengunaan dan daftar rincian RKA dari empat ratus miliar itu,” ujar Endang.

Endang juga mengaku, saat berkunjung di Kabupaten Konawe Selatan, dia mendapat laporan bahwa ada 2 desa belum mendapat bantuan penanganan Covid-19 dari Pemprov Sultra. Padahal seharusnya bantuan ini sudah diterima.

Selanjutnya Endang meminta kepada Gubernur Sultra dan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 agar selalu melaporkan bantuan yang disumbangkan oleh pihak badan usaha atau dermawan di posko gugus tugas.

Editor: GR

wartawan: Karno

Continue Reading

Trending

Copyright © 2020 Jarrakpossulawesi.com