Connect with us

News/Berita

Kembali Anggaran Penanganan Covid-19 di Sultra Dipertanyakan

Published

on

Kendari, Jarrakpossulawesi.com | Sejauh ini DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) belum menerima laporan rincian penggunaan anggaran penanganan Covid-19 senilai Rp400 miliar dari Pemprov Sultra.

Kendati demikian, Wakil Ketua DPRD Sultra Muhammad Endang mengaku kesulitan untuk menyampaikan ke publik hasil pantauan penggunaan anggaran itu.

“Dalam surat edaran bersama Mendagri, Menkeu dan Menkes disebutkan bahwa DPRD wajib mengawasi anggaran refocusing tersebut,” kata Endang, Senin (1/6/2020), seperti dihimpun dari berbagai sumber.

Bahkan Endang mempertanyakan apa saja peruntukannya, namun sampai saat ini pihaknya belum menerima laporan anggaran tersebut.

“Transparansi ini penting agar diketahui publik, anggaran yang saat ini telah digunakan Pemprov Sultra untuk penanganan covid-19, apakah anggaran recofusing, bantuan pemerintah pusat, bantuan donatur atau perusahaan swasta. Bahkan saya pernah surati dan sampaikan dalam rapat melalui Sekda, melalui kepala Bappeda, kami minta peraturan kepala daerah (Perkada) alokasi, pengunaan dan daftar rincian RKA dari empat ratus miliar itu,” ujar Endang.

Endang juga mengaku, saat berkunjung di Kabupaten Konawe Selatan, dia mendapat laporan bahwa ada 2 desa belum mendapat bantuan penanganan Covid-19 dari Pemprov Sultra. Padahal seharusnya bantuan ini sudah diterima.

Selanjutnya Endang meminta kepada Gubernur Sultra dan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 agar selalu melaporkan bantuan yang disumbangkan oleh pihak badan usaha atau dermawan di posko gugus tugas.

Editor: GR

wartawan: Karno

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Nurdin Abdullah Gubernur Sulsel Bersama Duta Besar Iran Jajaki Kerja Sama Penanganan COVID-19

Published

on

By

Sulsel, Jarrakpossulawesi.com | Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Prof HM Nurdin Abdullah, dan Duta Besar The Islamic Republic of Iran untuk Indonesia, Dr Mohammad Khoush Heikal Azad menjajaki kerja sama dalam penanganan COVID-19.

Hal itu dibahas pada pertemuan virtual keduanya, Jumat (3/7/2020). Mereka membahas potensi kerja sama kedua negara dan bilateral dua provinsi, yakni Sulsel dan Provinsi Razavi Khorasan, Iran.

Provinsi di Iran ini merupakan salah satu provinsi terbesar dari 30 provinsi dengan jumlah penduduk 5.593.079 jiwa.

Dr Mohammad Khoush Heikal Azad yang kerap disapa Azad ini menyinggung soal pandemi COVID-19 yang menjadi permasalahan dunia.

Hingga saat ini di Iran, tercatat sebanyak 233 ribu jiwa terpapar, 11 ribu jiwa telah meninggal, 195 ribu telah sembuh dan pulang. Adapun total tes corona telah dilakukan kepada 1,7 juta jiwa. Di tengah embargo Amerika Serikat (AS), Iran dapat menangani pandemi ini dengan baik.

“Infrastruktur di bidang kesehatan masih sangat baik di Iran, sebab masih bisa menangani COVID-19 di negara ini,” kata Azad yang juga akrab dengan mantan Rektor Universitas Hasanuddin dan Duta Besar RI untuk Iran, Basri Hasanuddin.

Untuk itu, kerja sama penanganan COVID-19 antara Indonesia dan Sulsel ditawarkan dan diharapkan dapat dilakukan.

Kata dia, perusahaan berbasis teknologi di Iran berhasil mengembangkan alat-alat kesehatan dan perangkat lunak (software) penanganan corona. Termasuk gagasan produksi masker bersama. Membantu melengkapi alat kesehatan rumah sakit yang ada di Sulsel.

“Terkait dengan alat investasi dan alat yang berhubungan dengan produksi bahan baku produksi masker, alatnya kami produksi di Iran. Bahkan, Cina telah menggunakannya,” tambahnya.

Mohammad Azad menjelaskan sebelum menghubungi Nurdin, ia telah berkomunikasi dengan pejabat dari Provinsi Razavi Khorasan untuk melakukan kerja sama dengan Sulsel.

Seperti bidang pertanian, industri dan teknologi. Sedangkan dengan Kota Mashad yang merupakan ibu kota dari Provinsi Razavi Khorasan adalah kota religi dan kota terbesar kedua di Iran.

“Pusatnya Kota Mashad, salah satu kota wisata religi Iran,” sebutnya.

Diketahui, bahwa Mashad pernah menjadi ibukota Iran pada zaman kerajaan Afsyariyan. Sedangkan pada masa kepemimpinan Mahmoud Ahmdinejad, Mashad diresmikan sebagai ibukota spiritual Republik Islam Iran.

Nurdin Abdullah menyambut hal ini dengan baik, karena merupakan bagian dari upaya memutus mata rantai COVID-19. Apalagi Sulsel termasuk empat provinsi dengan kasus tinggi.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan pertemuan lanjutan, dan pembahasan lebih detail.

Iran juga merupakan salah satu negara dengan teknologi nano terbaik dunia dan terbilang pesat. Iran telah mampu memproduksi termasuk produk rumah tangga nano, nano otomotif, tekstil nano, produk kosmetik, pertanian, konstruksi, dan farmasi yang mencakup lebih dari ratusan jenis produk. Usulan kerjasama misalnya untuk cat nano datang langsung dari Badan Pengembangan Inovasi Teknologi Nano Iran.

Terakhir, pihak Iran menawarkan kerja sama investasi pembangunan situs pengelolaan air secara bersama dengan Sulsel.

Hal ini direspon positif juga oleh Nurdin, sebab Sulsel memiliki air baku yang besar, namun membutuhkan teknologi agar air yang dinikmati oleh masyarakat adalah air yang berkualitas dan sehat.

Pada kesempatan itu, Nurdin Abdullah memaparkan Sulsel sebagai provinsi yang menjadi barometer pertumbuhan ekonomi di Indonesia Timur telah menyusun strategi dalam tata kelola pemerintahan yang bertujuan menyejahterakan masyarakat.

Adapun program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2008-2023, yakni: Bidang Infrastruktur; Bidang Pemerintahan; Bidang Pertanian, Perikanan, Kelautan dan Kehutanan; Bidang Kesehatan; dan Bidang Pariwisata.

“Sulsel membangun beberapa bandara, yang pasti Bandara Sultan Hasanuddin menjadi penghubung untuk Indonesia Timur dan telah menjadi bandara internasional. Kami juga punya port (pelabuhan) Soekarno Hatta, termasuk kami lagi membangun Makassar New Port dan saat ini seluruh produk ekspor kita direct ekspor ke berbagai negara,” kata Nurdin Abdullah.

Ia menambahkan, dengan besarnya potensi kekuatan dan ekonomi kedua negara dan provinsi, dapat sama-sama mendatangkan manfaat.

Editor: GR

Wartawan: Karno

Continue Reading

News/Berita

Ular Piton yang Lilit Remaja di Bombana hingga Tewas

Published

on

By

Bombana, Jarrakpossulawesi.com | Alfian, remaja 16 tahun yang tinggal di BTN Pasir Putih, Kelurahan Kasipute, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra), meregang nyawa usai dililit ular piton yang panjangnya diperkirakan 7 meter.

Diaman peristiwa nahas tersebut terjadi pada hari minggu siang (14/6), sekitar pukul 14.00 WITA di wilayah Pegunungan Kahar yang ada di Kecamatan Rumbia Tengah, Bombana.

Alfian yang saat itu bersama tiga rekannya hendak mencari sumber air terjun, tiba-tiba diterkam seekor ular yang berukuran cukup besar.

Dimana ular tersebut mengigit paha Alfian, lalu melilitnya dibagian leher. Dua orang teman Alfian yang mendengar teriakan minta tolong, langsung bergegas mencoba menyelamatkan Alfian.

Sungguh disayangkan, saat akan membantu Alfian, ular tersebut memberi perlawanan, dan mengencangkan lilitannya. Akibatnya, Alfian mengembuskan napas terakhir, dan dua orang temannya juga turut jadi korban gigitan ular.

Dimana warga yang mendapat informasi keberadaan ular yang melilit seorang anak langsung segera menuju kelokasi. Warga juga melihat secara langsung ular besar itu masih melilit korban.

Segera warga lalu berusaha melepaskan lilita ular tersebut dari tubuh Alfian. Usaha warga membuahkan hasil, ular melepas lilitannya dan mencoba kabur.

Beruntung, warga sempat mengejar ular tersebut, dan membacoknya hingga tewas.

Berikut penampakan ular piton yang melilit Alfian:

Ular yang melilit dan menggigita Alfian hingga tewas. Foto: Dok.Istimewa
Ular tersebut berhasil di bunuh oleh warga. Foto: Dok.Istimewa

Editor: GR

Wartawan: Karno

Continue Reading

News/Berita

Ruksamin Dilaporkan ke Polda Sultra Kasus Program Jagung di Konut

Published

on

By

Kendari, Jarrakpossulawesi.com – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasdem Kabupaten Konawe Utara (Konut), Sudiro, melaporkan Bupati Konut, Ruksamin di Ditreskrimsus Polda Sultra terkait dugaan tindak pidana korupsi.

Dimana Ketua DPD Sudiro mengatakan, Mengenai materi laporan tersebut yaitu terkait dengan pengelolaan kebun jagung milik Bupati Konut, karena diduga mulai dari pembukaan hingga masa panen telah menggunkan aset daerah.

“Dengan harapan mudah-mudahan diperiksa secepatnya untuk membuktikan apakah yang dilaporkan oleh Pak Bupati sebelumnya benar-benar pencemaran nama baik, fitnah, penghinaan atau hoaks. Itu tujuannya dalam rangka untuk membuktikan kasus sebelumnya,” kata Sudiro, Jumat, (29/5/2020).

Dan perlu diketahui, ada tiga hal yang diduga dimanfatkan oleh Bupati Konut untuk memfasilitasi kebun jagung miliknya. Pertama yaitu dimana diduga telah menggunakan fasilitas atau aset daerah berupa alat berat sarana alat pertanian, mulai dari pembabatan, lear clering, sampai tingkat penanaman dan panen. Kedua, diduga telah menggunakan tenaga pegawai di jam kantor dan masih menggunakan pakaian dinas untuk bekerja di kebun pribadi Bupati Konut. Ketiga yaitu terkait soal anggaran.

“Dan juga diduga ada dana yang dikumpul oleh SKPD-SKPD yang tujuannya untuk membuka lahan yang merupakan beban dari SKPD, terbuka kemungkinan juga untuk lahan pribadi. Karena memang banyak aktifitas yang melubatkan pegawai negeri,” beber anggota DPRD Konut itu.

Untuk lebih lanjut dijelaskan bahwa penanaman jagung yang dicanangkan oleh Bupati Konut bukan program pemerintah daerah. Sebab, program tersebut tidak ada dalam APBD Konut, baik APBD tahun 2017 sampai 2019. Selama tiga tahun, lahan jagung yang dikelolah baik SKPD maupun masyarakat yaitu 6.446, 91 hektar.

“Dimana program jagung bukan program Pemda, tetapi setiap SKPD diwajibkan untuk membuka lahan dan menanam jagung. Setiap SKPD menanam jagung dua hektar. Dari mana sumber dananya,” tegasnya.

Sehingga menurut asumsi bahwa dimana dengan, menggunakan aset daerah dan tenaga pegawai semuanya adalah aset negara. Menggunkan tenaga pegawai yang seharusnya bekerja di kantor bukan di lahan pribadi, tetapi kenyataanya dimanfaatkan bekerja di kebun pribadi. Kemudian aset daerah, seharusnya digunakan untuk kepentingan daerah tetapi digunakan untuk mengerjakan lahan pribadi.

“Ya semua ini datanya ada sama kami, tinggal terserah pihak Polda membuktikannya seperti apa,” katanya.

Lebih lanjut Sudiro menuturkan, laporan tersebut sebagai bentuk pembelaan dirinya terhadap aduan yang disampaikan oleh Ruksamin di Polda Sultra. Laporan tersebut dalam rangka untuk memastikan kasus yang dilaporkan oleh Bupati Konut sebelumnya, apakah laporannya tersebut masuk dalam rana pencemaran nama baik atau bukan.

“Dimana laporan polisi ini tidak ada maksud untuk menjatuhkan Bupati tetapi laporan itu bermakna dalam rangka pembelaan saya terhadap kasus pengaduan yang disampaikan oleh Ruksamin sebelumnya,” ujarnya.

Perlu diketahui dimana Ketua Badan Hukum Advokasi Partai Nasdem Sultra, Saninuh Kasim, menambahkan bahwa acuan untuk membuktikan kebenaran ungkapan Saprin seperti yang diadukan oleh Ruksamin, maka harus berdasarkan hasil pemeriksaan dari laporan yang disampaikan oleh pihaknya terkait tiga hal yang dimanfaatkan oleh Ruksamin dalam program jagung di Konut.

“Kami minta secara tegas periksa Ruksamin soal penanaman jagung itu, apa yang menjadi hasilnya itu yang menjadi acuan dari tindak pidana ITE. Sehingga apa yang diungkapkan oleh Saprin benar atau tidak,” ucapnya.

Menurutnya, didalam Undang-Undang ITE yang lebih berkompeten paling merasakan apakah nama baiknya tercemar atau tidak adalah pelapor. Sehingga untuk membatasi agar tidak terlalu lebar penafsiran soal subjektifitas ini maka pihaknya membuat aduan.

“Mati kita kalau ada pejabat publik yang menggunakan asas subjektifitas seperti ini. Ruang kritik publik itu ada dimana. Publik sudah tidak punya ruang untuk melakukan kritik. Muarahnya harus dilapolorkan di penegak hukum, biarkan penegak yang membuktikan,” pungkasnya.

Editor: GR

Wartawan: Karno

Continue Reading

Trending

Copyright © 2020 Jarrakpossulawesi.com