Connect with us

News/Berita

Gaji 14 Sebagian PNS Konsel Cair Pekan Depan

Published

on

ANDOOLO, JARRAKPOSSULAWESI.COM – Terungkap gaji 14, atau Tunjangan Hari Raya (THR) Aparatur sipil Negara (ASN) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) tidak cair sebelum lebaran seusai jadwal.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Konsel, DR. Sahlul menjelaskan Mengenai pemberian THR atau gaji ke 14 ASN itu Ada dua hal, yang pertama pemberian THR diberikan Kepada ASN yang bekerja di Pemerintah Pusat, kemudian TNI,Polri dan instansi Vertikal lainnya.
Yang kedua pemberian THR pada ASN yang bekerja pada pemerintah Daerah.

“Terkait untuk THR itu telah diatur oleh Pemerintah RI Nomor 24 tahun 2020. Sementara untuk THR untuk ASN pemerintah pusat TNI Polri dan vertikal itu diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 49/PMK.05/2020 tentang juknis pelaksanaan pembayaran THR, sedangkan untuk THR pemerintah Daerah (Pemda) Konsel, itu diatur oleh melalui peraturan bupati (perbup) konsel Nomor 23 tahun 2020,” terang Sahlul saat menggelar konfrensi pers di kantornya pada, Kamis 28 Mei 2020.

Untuk pendanaannya, kata Sahlul untuk ASN pemerintah pusat TNI Polri dan ASN verikal dibiayai oleh APBN. Sementara untuk ASN Pemda Konsel itu dibiayai murni melalui Dana APBD yang bersumber dari DAU.

“Setelah Menkeu, Sri Mulyani mengumumkan bahwa Dana THR akan ditransfer pada hari jumat tanggal 22 Mei 2020. Maka teman-teman ASN di daerah diberpikir uang itu dikirimkan dari pusat untuk daerah. Padahal uang itu diperuntukkan untuk ASN Pemerintah Pusat, TNI, Polri dan ASN vertikal.Disini yang menjadi miskomunikasinya,” bebernya.

Terkait THR yang hanya dibayarkan sebagian instansi, lanjut Sahlul menerangkan bahwa pada bulan mei Pemkab konsel mengalami pemotongan DAU dari, 751 Miliar menjadi 672 Miliar atau dipotong kurang lebih 76 miliar. Ini disebabkan dengan adanya kebijakan Refocosing.

Sehingga DAU Pemkab Konsel, perbulan yang tadinya sebelum bulan mei yang diterima kurang lebih 58 Miliar, setelah pemotongan pada bulan Mei Pemkab Konsel hanya menerima 49 Miliar.

“49 Miliar inilah yang gunakan untuk menbayarkan gaji bulan Mei dan sisanya dibayarkan THR, jadi dalam hal ini pimpinan daerah maupun pejabat keuangan daerah. Bukan karena ada uang kemudian tidak dibayarkan. Akan tetapi DAU yang cair bulan mei tidak cukup untuk membayarkan secara bersamaan. Yakni Membiayai gaji bulan mei dan THR, itulah kenapa hanya sebagian instansi yang dibayarkan THRnya,” kata Sahlul

Tentu hal ini, sambung Sahlul tidak menyalahi dengan aturan, sebab PP nomor 24 tahun 2020
dimana dalam beleid tersebut dalam pasal 15 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa THR bagi PNS diberikan paling cepat 10 hari sebelum lebaran tetapi juga opsi pencairan THR dapat dilakukan setelah lebaran apabila ada hal yang membuatnya belum dapat dibayarkan. ” Dalam Perbup juga dijelaskan seperti itu, jadi tidak ada yang melanggar aturan,” jelasnya.

Ditambahkan Sahlul, masuknya pasal tersebut dalam beleid THR PNS tersebut lebih banyak dikarenakan pertimbangan hal-hal lainnya. termaksud misalnya ketersediaan dana.

Sehingga kalau berbicara soal tata kelola keuangan, tambah Sahlul maka cash flow atau aliran kas tunai, tidak berimbang antara uang masuk dan uang keluar.

“Kita sadari teman-teman ASN sebagian belum menerima THR, akan tetapi kami minta untuk tetap bersabar, insaallah minggu depan, bulan Juni setelah dana DAU ditransfer akan diselesaikan dan juga belanja-belanja yang mendesak,” pintahnya.

Terkait kabar yang berkembang soal transferan dana THR dari Kemenkeu untuk ASN, Sahlul kembali menegaskan Dana tersebut itu ditujukan untuk ASN pemerintah Pusat TNI,Polri bukan untuk ASN pemda konsel sebab THR pemkab Konsel bersumber dari APBD.

“Kami berserta Pimpinan daerah dalam hal ini Bupati Konsel H. Surunuddin Dangga terus berupaya untuk memberikan pelayanan bagaimana untuk mengatur dengan kaidah-kaidah yang benar untuk memberikan kepuasan kepada ASN. Semua ini hanya persoalan keterlambatan, meskipun ada beberapa instansi yang didahulukan karena dianggap sebagi garda terdepan dalam percepatan penanganan covid 19,” paparnya.

Sementara, tambah Sahlul untuk THR guru memang belum dibayarkan akan tetapi pemda konsel bulan ini telah membayarkan sertifikasi guru.

“Kami akui THR teman-teman guru belum kami bayarkan, namun pemda konsel bulan ini telah membayarkan sertifikasi,akan tetapi itu bukan alasan pembenaran kami, semua itu tertunda karena keterbatasan uang. Jadi kami himbau jangan lagi ada opini yang berpikiran dana THR tersebut itu bersumber dari dana APBN,” tutupnya.

Sumber: Protokol dan Komunikasi Pimpinan/Erlin Media Kendari

Editor: GR

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Nurdin Abdullah Gubernur Sulsel Bersama Duta Besar Iran Jajaki Kerja Sama Penanganan COVID-19

Published

on

By

Sulsel, Jarrakpossulawesi.com | Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Prof HM Nurdin Abdullah, dan Duta Besar The Islamic Republic of Iran untuk Indonesia, Dr Mohammad Khoush Heikal Azad menjajaki kerja sama dalam penanganan COVID-19.

Hal itu dibahas pada pertemuan virtual keduanya, Jumat (3/7/2020). Mereka membahas potensi kerja sama kedua negara dan bilateral dua provinsi, yakni Sulsel dan Provinsi Razavi Khorasan, Iran.

Provinsi di Iran ini merupakan salah satu provinsi terbesar dari 30 provinsi dengan jumlah penduduk 5.593.079 jiwa.

Dr Mohammad Khoush Heikal Azad yang kerap disapa Azad ini menyinggung soal pandemi COVID-19 yang menjadi permasalahan dunia.

Hingga saat ini di Iran, tercatat sebanyak 233 ribu jiwa terpapar, 11 ribu jiwa telah meninggal, 195 ribu telah sembuh dan pulang. Adapun total tes corona telah dilakukan kepada 1,7 juta jiwa. Di tengah embargo Amerika Serikat (AS), Iran dapat menangani pandemi ini dengan baik.

“Infrastruktur di bidang kesehatan masih sangat baik di Iran, sebab masih bisa menangani COVID-19 di negara ini,” kata Azad yang juga akrab dengan mantan Rektor Universitas Hasanuddin dan Duta Besar RI untuk Iran, Basri Hasanuddin.

Untuk itu, kerja sama penanganan COVID-19 antara Indonesia dan Sulsel ditawarkan dan diharapkan dapat dilakukan.

Kata dia, perusahaan berbasis teknologi di Iran berhasil mengembangkan alat-alat kesehatan dan perangkat lunak (software) penanganan corona. Termasuk gagasan produksi masker bersama. Membantu melengkapi alat kesehatan rumah sakit yang ada di Sulsel.

“Terkait dengan alat investasi dan alat yang berhubungan dengan produksi bahan baku produksi masker, alatnya kami produksi di Iran. Bahkan, Cina telah menggunakannya,” tambahnya.

Mohammad Azad menjelaskan sebelum menghubungi Nurdin, ia telah berkomunikasi dengan pejabat dari Provinsi Razavi Khorasan untuk melakukan kerja sama dengan Sulsel.

Seperti bidang pertanian, industri dan teknologi. Sedangkan dengan Kota Mashad yang merupakan ibu kota dari Provinsi Razavi Khorasan adalah kota religi dan kota terbesar kedua di Iran.

“Pusatnya Kota Mashad, salah satu kota wisata religi Iran,” sebutnya.

Diketahui, bahwa Mashad pernah menjadi ibukota Iran pada zaman kerajaan Afsyariyan. Sedangkan pada masa kepemimpinan Mahmoud Ahmdinejad, Mashad diresmikan sebagai ibukota spiritual Republik Islam Iran.

Nurdin Abdullah menyambut hal ini dengan baik, karena merupakan bagian dari upaya memutus mata rantai COVID-19. Apalagi Sulsel termasuk empat provinsi dengan kasus tinggi.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan pertemuan lanjutan, dan pembahasan lebih detail.

Iran juga merupakan salah satu negara dengan teknologi nano terbaik dunia dan terbilang pesat. Iran telah mampu memproduksi termasuk produk rumah tangga nano, nano otomotif, tekstil nano, produk kosmetik, pertanian, konstruksi, dan farmasi yang mencakup lebih dari ratusan jenis produk. Usulan kerjasama misalnya untuk cat nano datang langsung dari Badan Pengembangan Inovasi Teknologi Nano Iran.

Terakhir, pihak Iran menawarkan kerja sama investasi pembangunan situs pengelolaan air secara bersama dengan Sulsel.

Hal ini direspon positif juga oleh Nurdin, sebab Sulsel memiliki air baku yang besar, namun membutuhkan teknologi agar air yang dinikmati oleh masyarakat adalah air yang berkualitas dan sehat.

Pada kesempatan itu, Nurdin Abdullah memaparkan Sulsel sebagai provinsi yang menjadi barometer pertumbuhan ekonomi di Indonesia Timur telah menyusun strategi dalam tata kelola pemerintahan yang bertujuan menyejahterakan masyarakat.

Adapun program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2008-2023, yakni: Bidang Infrastruktur; Bidang Pemerintahan; Bidang Pertanian, Perikanan, Kelautan dan Kehutanan; Bidang Kesehatan; dan Bidang Pariwisata.

“Sulsel membangun beberapa bandara, yang pasti Bandara Sultan Hasanuddin menjadi penghubung untuk Indonesia Timur dan telah menjadi bandara internasional. Kami juga punya port (pelabuhan) Soekarno Hatta, termasuk kami lagi membangun Makassar New Port dan saat ini seluruh produk ekspor kita direct ekspor ke berbagai negara,” kata Nurdin Abdullah.

Ia menambahkan, dengan besarnya potensi kekuatan dan ekonomi kedua negara dan provinsi, dapat sama-sama mendatangkan manfaat.

Editor: GR

Wartawan: Karno

Continue Reading

News/Berita

Ular Piton yang Lilit Remaja di Bombana hingga Tewas

Published

on

By

Bombana, Jarrakpossulawesi.com | Alfian, remaja 16 tahun yang tinggal di BTN Pasir Putih, Kelurahan Kasipute, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra), meregang nyawa usai dililit ular piton yang panjangnya diperkirakan 7 meter.

Diaman peristiwa nahas tersebut terjadi pada hari minggu siang (14/6), sekitar pukul 14.00 WITA di wilayah Pegunungan Kahar yang ada di Kecamatan Rumbia Tengah, Bombana.

Alfian yang saat itu bersama tiga rekannya hendak mencari sumber air terjun, tiba-tiba diterkam seekor ular yang berukuran cukup besar.

Dimana ular tersebut mengigit paha Alfian, lalu melilitnya dibagian leher. Dua orang teman Alfian yang mendengar teriakan minta tolong, langsung bergegas mencoba menyelamatkan Alfian.

Sungguh disayangkan, saat akan membantu Alfian, ular tersebut memberi perlawanan, dan mengencangkan lilitannya. Akibatnya, Alfian mengembuskan napas terakhir, dan dua orang temannya juga turut jadi korban gigitan ular.

Dimana warga yang mendapat informasi keberadaan ular yang melilit seorang anak langsung segera menuju kelokasi. Warga juga melihat secara langsung ular besar itu masih melilit korban.

Segera warga lalu berusaha melepaskan lilita ular tersebut dari tubuh Alfian. Usaha warga membuahkan hasil, ular melepas lilitannya dan mencoba kabur.

Beruntung, warga sempat mengejar ular tersebut, dan membacoknya hingga tewas.

Berikut penampakan ular piton yang melilit Alfian:

Ular yang melilit dan menggigita Alfian hingga tewas. Foto: Dok.Istimewa
Ular tersebut berhasil di bunuh oleh warga. Foto: Dok.Istimewa

Editor: GR

Wartawan: Karno

Continue Reading

News/Berita

Kembali Anggaran Penanganan Covid-19 di Sultra Dipertanyakan

Published

on

By

Kendari, Jarrakpossulawesi.com | Sejauh ini DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) belum menerima laporan rincian penggunaan anggaran penanganan Covid-19 senilai Rp400 miliar dari Pemprov Sultra.

Kendati demikian, Wakil Ketua DPRD Sultra Muhammad Endang mengaku kesulitan untuk menyampaikan ke publik hasil pantauan penggunaan anggaran itu.

“Dalam surat edaran bersama Mendagri, Menkeu dan Menkes disebutkan bahwa DPRD wajib mengawasi anggaran refocusing tersebut,” kata Endang, Senin (1/6/2020), seperti dihimpun dari berbagai sumber.

Bahkan Endang mempertanyakan apa saja peruntukannya, namun sampai saat ini pihaknya belum menerima laporan anggaran tersebut.

“Transparansi ini penting agar diketahui publik, anggaran yang saat ini telah digunakan Pemprov Sultra untuk penanganan covid-19, apakah anggaran recofusing, bantuan pemerintah pusat, bantuan donatur atau perusahaan swasta. Bahkan saya pernah surati dan sampaikan dalam rapat melalui Sekda, melalui kepala Bappeda, kami minta peraturan kepala daerah (Perkada) alokasi, pengunaan dan daftar rincian RKA dari empat ratus miliar itu,” ujar Endang.

Endang juga mengaku, saat berkunjung di Kabupaten Konawe Selatan, dia mendapat laporan bahwa ada 2 desa belum mendapat bantuan penanganan Covid-19 dari Pemprov Sultra. Padahal seharusnya bantuan ini sudah diterima.

Selanjutnya Endang meminta kepada Gubernur Sultra dan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 agar selalu melaporkan bantuan yang disumbangkan oleh pihak badan usaha atau dermawan di posko gugus tugas.

Editor: GR

wartawan: Karno

Continue Reading

Trending

Copyright © 2020 Jarrakpossulawesi.com