Nasional

Dalam “Kasus Jembatan Bialo Bulukum” Kajati SulSel Dinilai Lamban

MAKASSAR – JARRAKPOSSULAWESI.COM – Surat laporan DPW BAIN HAM RI Sulawesi Selatan yang diantar langsung oleh Kordinator Departemen Advokasi Investigasi ,Rahmat Marsuki dan diterima langsung oleh Staff Kejaksaan Tinggi Sulawesi selatan namun laporan tersebut jalan ditempat.

Dalam surat laporan tersebut Bupati Bulukumba juga masuk sebagai terlapor,Kadis PU dan Penataan Ruang Kabupaten Bulukumba, Pokja UPL.Pejabat pembuat komitmen, Direktur PT.Karya Mandiri Pratama dan Perencana Proyek ,terlapor pada proyek tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya pada Aparat Penegak hukum,ujar Amin Rais,SH.

Amin Rais,SH berharap kasus ini secepatnya di tindaklanjuti penyidik kejaksaan tinggi sulawesi selatan agar komitmen bersama menyelamatkan kerugian keuangan negara terbukti dan Pemda Bulukumba menghormati proses hukum yang berjalan.

BACA JUGA : “Eks Bupati Kolaka” ditangkap Kejagung Terkait Korupsi Rp24 M

Sekretaris DPW BAIN HAM RI Sulsel ,Amin Rais SH ,mengatakan, proyek jembatan sungai Bialo di duga banyak indikasi yang merugikan keuangan negara, mulai dari proses lelang hingga proses kerja tidak sesuai bobot kerja dengan anggaran puluhan miliar rupiah serta pembebasan lahan.

Kasus yang dilaporkan sebelumnya yakni proyek pembangunan tahap I jembatan muara sungai Bialo Kabupaten Bulukumba dengan anggaran APBD 2017 sebesar Rp.10.207.347.000. Proyek itu dikerjakan oleh PT.Karya Mandiri Pratama.

Jarrakposusulawesi.com/Botski

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close